Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Media Hukum Indonesia (MHI)

Perjanjian Lisensi dan Royalti Sebagai Wujud Pelindungan Hak Cipta Dalam Waralaba Film Hadianida, Nayla Sellyta; Safiranita, Tasya; Permata, Rika Ratna
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13909486

Abstract

Copyright as one of the IP regimes can be utilized in the franchise business. Currently, the franchise business can also be applied to the entertainment industry, namely the existence of a movie franchise, which contains copyright. Although, the movie franchise is widely known by the public, but in practice there are still many who unaware the legal protection of movie copyright holders (franchisor) who give permission to the copyright recipient (franchisee) to franchise the movie. Therefore, the authors are interested in conduct research and further discuss the legal protection of copyright holders of movies whose creation is developed in the form of movie franchises. This research uses a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications and data analysis methods in this study were carried out using qualitative juridical methods. Based on the results of the discussion it is known that one of the implementation or embodiment of copyright protection for the copyright holders of the movie (franchisor) is the existence of a license agreement. The license agreement becomes the basis of the relationship between the franchisor and franchisee, which then from this agreement also arise the rights and obligations of the parties, one of which is royalty. The granting of royalty to the copyright holder of the movie becomes a form of appreciation and appreciation for the work created from the results of the mind of the copyright holder of the movie. 
Pelindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Asing Belum Terdaftar Sebagai Pihak Ketiga yang Berkepentingan Dalam Penghapusan Merek Non Use Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Hasya, Shofiyyah Mardiyyah; Amirulloh, Muhamad; Safiranita, Tasya
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15573767

Abstract

Penghapusan merek yang sudah tidak digunakan (merek non use) dapat direalisasikan berdasarkan putusan hakim atas dasar gugatan pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU MIG. Akan tetapi, terdapat kekosongan hukum mengingat pasal tersebut belum mengatur  definisi atau kriteria pihak ketiga yang berkepentingan. Adapun metode penelitian yang diimplementasikan adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan menganalisis bahan hukum yang mencakup regulasi dan bahan hukum tertulis lainnya. Lebih lanjut, penulis menemukan bahwa pemilik merek terkenal asing belum terdaftar sejatinya memiliki kedudukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Faktor utama yang dapat dinilai adalah iktikad baik dari pemilik merek untuk menggunakan mereknya dalam perdagangan di Indonesia. Adapun kedudukan pemilik merek ini juga dapat didukung dengan teori penafsiran hukum teleologis, asas droit de suite dan teori utilitas. Kemudian, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh pemilik merek terkenal asing belum terdaftar adalah mengajukan gugatan penghapusan merek non use sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Akan tetapi, tindakan yang sebaiknya dilakukan sebelumnya adalah mengajukan pendaftaran merek dan  menginstruksikan lembaga survei pasar yang profesional