Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.18
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Unes Law Review Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam
Jasman Nazar
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM ATAS PINJAMAN ANGGOTA YANG BERMASALAH TANPA JAMINAN DI KOPERASI TABUR PUJA KABUPATEN SOLOK Mike Neliantika; Syuryani; Jasman Nazar
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17905

Abstract

Pinjaman yang bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Tabur Puja Kabupaten Solok terhitung Rp. 2.370.751.305. Pencairan pinjaman dilakukan dengan tanpa adanya jaminan. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengatur, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Nasabah seharusnya mematuhi isi perjanjian tersebut. Koperasi Tabur Puja tidak mendapatkan perlindungan hukum hingga mengalami kerugian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi koperasi simpan pinjam atas pinjaman anggota yang bermasalah tanpa jaminan di Koperasi Tabur Puja Kabupaten Solok? Bagaimana upaya yang ditempuh jika terjadi pinjaman anggota yang bermasalah tanpa jaminan oleh Koperasi Simpan Pinjam Tabur Puja Kabupaten Solok? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menggambarkan bahwa perlindungan hukum bagi koperasi simpan pinjam atas pinjaman anggota yang bermasalah tanpa jaminan di Koperasi Tabur Puja Kabupaten Solok dilakukan dengan merujuk kembali pada perjanjian antara pihak koperasi dan pihak anggota koperasi. Terdapat ketentuan mengenai penyelesaian masalah yaitu para pihak akan berusaha menyelesaikan sengketa secara mufakat dan kekeluargaan. Upaya yang dilakukan terhadap pinjaman bermasalah diantaranya dengan memberikan teguran kepada anggota. Teguran tersebut berbentuk surat tertulis sebanyak 3 (tiga) kali. Koperasi juga memberikan peluang kemudahan pada anggota bermasalah dengan penjadwalan hutang kembali. Tindakan terakhir yang bisa diambil oleh koperasi bisa berbentuk pembekuan terhadap simpanan pokok dan simpanan wajib. Kata Kunci : Simpan Pinjam, Koperasi, Jaminan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI MODIFIKASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK CIPTA Anggi Aprilia; Jasman Nazar
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.18619

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap penyedia layanan aplikasi resmi dalam penggunaan aplikasi modifikasi. Penggunaan aplikasi modifikasi sejatinya telah melanggar Hak Kekayaan Intelektual karena telah mengubah karya cipta orang lain. Dengan memodifikasi tanpa izin, berarti pihak ketiga telah melakukan pelanggaran Hak Cipta dari penyedia aplikasi resmi. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana ketentuan Hak Cipta terhadap penggunaan aplikasi modifikasi? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyedia layanan aplikasi resmi terkait penggunaan aplikasi modifikasi? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan meneliti sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitanya dengan pembahasan berupa data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, buku, dan jurnal berkaitan dengan topik yang dibahas. Hasil Pembahasan menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi modifikasi sejatinya telah melanggar hak ekslusif penyedia layanan aplikasi resmi berupa pelanggaran hak ekonomi dan hak moral. Perlindungan Hukum dalam penggunaan aplikasi modifikasi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni perlindungan preventif dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang tegas, serta pemblokiran akses dan perlindungan represif dipaparkan dalam ketentuan Pasal 95 ayat 1 UUHC mengenai penyelesaian sengketa mengenai hak cipta, baik dengan jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Kata Kunci : perlindungan hukum, aplikasi, hak cipta
PRAKTEK PAGANG GADAI DI NAGARI BUKIK BATABUAH DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT Lina Nur Oktavia; Wendra Yunaldi; Jasman Nazar
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16216

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pagang gadai di nagari Bukik Batabuah. Pokok bahasan mengenai aturan hukum yang berlaku di nagari Bukik Batabuah dan aturan hukum Islam. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris dengan menggunakan bahan kuantitatif yang mengamati fenomena yang terjadi dengan menggali informasi mendalam dari kepustakaan dan informan. Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan, di nagari Bukik Batabuah adanya perbedaan aturan hukum yang mengatur mengenai pagang gadai di lihat dari hukum Islam dan hukum adat, terutama dalam pemanfaatan barang gadai tersebut. Menurut hukum Islam barang yang di gadaikan hanya sebagai jaminan hutang pemberi gadai saja. Dan barang yang di gadaikan itu tidak boleh di manfaatkan oleh si penerima gadai. Apabila sewaktu-waktu penggadai tidak dapat membayar hutangnya maka barang yang di gadaikan itu akan di jual dan hasil dari menjual barang yang di gadaikan akan di ambil sejumlah utang pemberi gadai. Namun dalam hukum adat barang yang di gadaikan berpindah pengelolaanya kepada orang yang menerima gadai tersebut. Barang yang di gadaikan akan di kembalikan apabila pemberi gadai telah melunasi hutangnya. Meskipun nantinya yang menebus adalah ahli waris penggadai. Yang terpenting bagi mereka adalah hutang penggadai terbayarkan. Kata kunci: Pagang gadai; pemanfaatan barang gadai; hukum Islam; hukum adat.
POSISI BROSUR IKLAN PENJUALAN PERUMAHAN DIKAITKAN DENGAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK PELAKU USAHA PERUMAHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 199/Pdt/2019/PT MDN) Yazrul Anuar; Jasman Nazar
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16678

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi brosur iklan penjualan perumahan PT Maysa Taman Sari Residence ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan bentuk perlindungan konsumen PT Maysa Taman Sari Residence atas brosur iklan penjualan yang tidak sesuai dengan fakta pembangunan perumahan dikaitkan dengan prinsip tanggung jawab mutlak (Strict Liability). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kepustakaan dan dirancang deskriptif-analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, fungsi brosur iklan penjualan perumahan pada hakikatnya disajikan kepada konsumen untuk mendapatkan informasi dan berdampak sangat krusial sebab akibat (conditio sine qua non) atas keputusan dilakukan oleh konsumen dan merupakan arah serta tujuan akhir dalam prosesi pembelian yang telah diharapkan serta diyakini dari informasi tersebut akan memuaskan keinginan konsumen dan memuat hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang harus ditegakkan sebagai konsensus dalam pembelian perumahan. Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha atas brosur iklan penjualan perumahan yang tidak sesuai dengan fakta pembangunan dapat mengajukan gugatan secara individu ataupun berkelompok melalui peradilan umum (pengadilan) ataupun melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK). Jika brosur iklan penjualan perumahan dikaitkan dengan prinsip strict liability PT Maysa Taman Sari Residence harus bertanggung jawab langsung atas kerugian yang dialami konsumen. Kecuali, pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi dialami konsumen tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Kata kunci: Brosur Iklan; Perumahan; Tanggung Jawab Mutlak
PERLINDUNGAN HAK JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI PIHAK YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Muhammad Faturrachman; Mahlil Adriaman; Jasman Nazar
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16680

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak jaminan sosial tenaga kerja dan penerapan sanksi bagi para pihak yang tidak menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja. Hak jaminan sosial merupakan hak dasar bagi para pekerja sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja menyebutkan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerja sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja. Dimana masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya ke program jaminan sosial, hal ini dapat dilihat masih kurangnya pengetahuan perusahaan akan pentingnya jaminan sosial bagi para pekerja. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pekerja yang belum di daftarkan ke program jaminan sosial tenaga kerja, seperti contoh pengusaha jamur crispy belum ada satupun pekerjanya yang di daftarkan sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja. Penelitian ini bersifat empiris riset, hal ini dilakukan kepada responden secara langsung sebagai data primer yang juga didukung oleh data sekunder , dan data dianalisis dengan metode kualitatif. Berdasarkan data peneliti menemukan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak jaminan sosial tenaga kerja. Pertama tidak dilasanakan jaminan sosial disebabkan oleh pengusaha yang enggan menghadapi kesulitan yang sama dengan pengguna BPJS. Kedua, perusahaan tersebut belum mempunyai badan hukum, oleh karena itu perusahaan tidak dapat memberikan jaminan sosial secara formal. Saran saya sebagai peneliti, harus adanya pihak yang menjaga atau mengawal dalam menegakan sanksi atas sebuah perusahaan yang melanggar dengan tidak memenuhi hak pekerjanya dalam hal jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian diperbanyaknya sosialisasi akan pengetahuan tentang jaminan sosial tenaga kerja, agar para pekerja paham akan apa saja hak dan kewajibannya. Kata kunci: perlindungan; jaminan sosial; tenaga kerja
PERNIKAHAN DINI DI NAGARI PANDAM GADANG KECAMATAN GUNUANG OMEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN Gusrial Fauzan; Benni Rusli; Jasman Nazar
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15291

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang pernikahan dini, faktor-faktor yang menyebapkan pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini serta pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini. Untuk mengetahui permasalahan yang lebih mendalam dan menyeluruh, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang berguna untuk memberikan data dan fakta mengenai pernikahan dini dan permasalahanya di Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh. Kemudian data dianalisis secara sistematis sehingga memperoleh jawaban yang mendalam tentang pernikahan dini serta permasalahanya, dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang menyebapkan pernikahan dini jauh berbeda dengan dulu dimana faktor utamanya di latar belakangi oleh pergaulan bebas di kalangan remaja yang menyebapkan timbulnya perzinaan, faktor ekonomi, pendidikan, perjodohan dan faktor sosial. Pernikahan dini berdampak pada psikologi, sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap pernikahan dini ada yang positif dan negatif tergantung dampak dan faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini tersebut. Masyarakat cenderung menganggap pernikahan dini merupakan hal yang negatif di tengah masyarakat. Kata Kunci: Faktor dan Dampak, Pernikahan dini, Pandam Gadang
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PT. PLN TERHADAP KONSUMEN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LISTRIK DI BUKITTINGGI (Studi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bukittingi) Nurdian Safitri; Anggun Lestari Suryamizon; Jasman Nazar
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15295

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa antara PT. PLN terhadap konsumen yang melakukan pelanggaran listrik di bukittinggi (studi badan penyelesaian sengketa konsumen bukittinggi). Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional dengan adanya listrik manusia mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai bidang. Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tenaga listrik yang diberikan tersedia dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu. Namun dalam kenyataannya masih ada konsumen yang kurang paham atau tidak mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan konsumen tersebut melakukan pelanggaran dan harus berurusan dengan petugas penertiban pemakaian energi listrik (P2TL). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Penulis melakukan penelitian secara sosiologis atau secara lapangan dengan mengakaji ketentuan hukum mengenai penyelesaian sengketa antara PT.PLN terhadap konsumen yang melakukan pelanggaran listrik di bukittinggi (studi di badan penyelesaian sengketa konsumen bukittinggi). Hasil dari penelitian ini berupa cara penyelesaian sengketa konsumen di badan penyelesaian sengketa konsumen terhadap penarikan meteran listrik di bukittinggi. Fakta yang didapat dilapangan yaitu penyelesaian sengketa dilakukan dengan mediasi dan hasil mediasi tersebut akan mengikat para pihak dan tidak akan melanjutkan gugatan atau tuntutan baru kepada satu sama lainnya, dan akan memenuhi apa yang telah mereka sepakati. Kata kunci : Penyelesaian sengketa, Pelanggaran listrik, Perlindungan konsumen.
Co-Authors Anggi Aprilia Anggun Lestari Suryamizon Benni Rusli Gusrial Fauzan Isradi Maesa Lina Nur Oktavia Mahlil Adriaman Mike Neliantika Muhammad Faturrachman Nurdian Safitri Syuryani Wendra Yunaldi Yazrul Anuar