Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.964
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Kertha Patrika Masalah-Masalah Hukum Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cita Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Veritas et Justitia Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Selat Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Bina Mulia Hukum Justitia et Pax JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Hukum Respublica Nagari Law Review Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Soumatera Law Review Ensiklopedia of Journal Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Kosmik Hukum Jurnal Hukum Positum Pagaruyuang Law Journal Ensiklopedia Social Review Ensiklopedia Education Review Ijtihad Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Law Research Review Quarterly Jurnal Marketing Istinbath : Jurnal Hukum Jurnal Muhakkamah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional JHCLS UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Gagasan Hukum Yuridika Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Justitia Jurnal Ilmu Hukum Journal of Global Legal Review
Laurensius Arliman S
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 121 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

 1 
Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan Laurensius Arliman S
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 19, No 2 (2017): Vol. 19, No. 2, (Agustus, 2017)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK: Perlindungan anak merupakan hal yang mutlak dilaksanakan oleh republik ini, karena republik ini di dalam konstitusi sudah menyatakan sebuah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perlindungan anak sebagai salah satu jaminan dari hak asasi manusia merupakan wujudnya nyata dari perkembangan regenerasi perkembangan sebuah negara. Sungguh sangat disayangkan ketika anak sudah mendapatkan kekerasan seksual di masa kanak-kanak mereka. Masa depan mereka hancur, karena ada trauma psikis dan mental. Dalam menata perlindungan anak dari bahaya kekersan seksual maka diperlukan reformasi penegakan hukum terhadap ancaman kekerasan seksual terhadap perlindungan anak. Pola penataan pengakan hukum atas perlindungan anak yang berkelanjutan memang benar-benar harus dilaksanakan sehingga menciptakan perlindungan anak berkelanjutan. Reform of Law Enforcement of Sexual Violence to Children as the Form of Sustainable Children Protection ABSTRACT: Child protection as one of the guarantees of human rights is evident from its form regeneration development of a country. It is very unfortunate when children are sexually assaulted during their childhood. Their future is ruined because there are psychological and mental traumas. In restructuring the protection of children from the dangers of sexual violence will require reform of law enforcement to the threat of sexual violence. The pattern of structuring reform of law enforcement on an ongoing child protection must be implemented.
Peran Investasi dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat Laurensius Arliman S
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 20, No 2 (2018): Vol. 20, No. 2, (Agustus 2018)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v20i2.10081

Abstract

Pariwisata menjadi prioritas nasional dalam RPJM 2015 2019. Secara bertahap dari tahun ke tahun dalam periode 5 tahun RPJM 2015-2019 pembangunan pariwisata dipri-oritaskan dan diberi target pencapaiannya. Sumatera Barat juga mendukung pariwisata untuk mendukung pembangunan ekonomi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana peranan investasi dalam pembangunan ekonomi di bidang pariwisata di Sumatera Barat? 2) bagaimana dukungan pemerintah terhadap pem-bangunan ekonomi di bidang pariwisata di Sumatera Barat? Penelitian hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peranan investasi dalam pembangunan ekonomi di bidang pariwisata sangat penting, terutama untuk memudahkan pembangunan pariwisata di Sumatera Barat. Dukungan pemerintah terhadap pembangunan ekonomi di bidang pariwisata di Sumatera Barat ditandai dengan pembangunan infrastruktur pariwisata, pembangunan rel kereta api sebagai moda transportsai serta pemberian pinjaman dan dimudahkannya pemberian izin di dalam berinvestasi di Sumatera Barat oleh BKPM.  Role Investment in Development Policy of Tourism Economics in West Sumatera Province Tourism becomes a national priority in the 2015 2015 RPJM. Gradually from year to year within a 5-year period of RPJM 2015-2019 tourism development is prioritized and targeted for achievement. West Sumatra also supports tourism to support economic development. The formulation of the problem in this study are: 1) how the role of investment in economic development in the field of tourism in West Sumatra? 2) how is government support for economic development in tourism sector in West Sumatera? The legal research that is researched in this research is normative legal. The results of this study explain that the role of investment in economic development in the field of tourism is very important, especially to facilitate the development of tourism in West Sumatra. Government support for economic development in tourism in West Sumatra is characterized by the development of tourism infrastructure, railway development as transportsai mode as well as lending and facilitating the granting of permits in investing in West Sumatra by BKPM.
Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Laurensius Arliman S
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 1 (2020): Vol. 22 No. 1, April 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i1.13564

Abstract

Tulisan ini membahas bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar, dan bagaimana optimalisasi perannya dalam menanggulangi pungutan liar terebut. Pemberantasan pungli harus dilakukan secara terpadu dengan cara moralistik (pembinaan mental dan moral manusia) dan cara abolisionistik (cara penanggulangan gejala) sebagai tindakan preventif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi pungutan liar dengan cara tindakan represif berupa penyidikan pemberantasan pungutan liar ditinjau dari sudut objeknya yakni dari hukumnya itu sendiri. Pada dasarnya tujuan dari penegakan hukum untuk menanggulangi pungutan liar yang ingin dicapai adalah pemidanaan untuk memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri dan membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat mereka menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain. Optimalisasi peran kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar terbagi atas dua yaitu peningkatan kemampuan sumber daya organisasi kepolisian terutama di Direktorat Kriminal Khusus dan penanggulangan pungutan liar yang dilakukan kepolisian dengan pendekatan kebijakan kriminal berupa pendekatan penal dan nonpenal policy. Handling of Illegal Levies Cases by Investigators of The Special Criminal Directorate This paper discusses the role of the police in tackling illegal levies, and optimizing its role in tackling these illegal levies. Eradication of illegal levies must be carried out in an integrated manner with a moralistic way (human mental and moral guidance) and an abolitionistic way (a way to deal with symptoms) as a preventive measure. This research is a descriptive study, with a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The results showed that the role of the West Sumatra Regional Police in tackling illegal levies by means of repressive measures in the form of investigating the eradication of illegal levies was viewed from the point of view of the applicable law. Basically the goal of law enforcement to overcome illegal levies to be achieved is to punish the criminal person personally and make people become deterrent to committing crimes and to make them unable to commit other crimes. Optimizing the role of the police in tackling illegal levies is divided into two, namely increasing the ability of police organizational resources, especially in the Special Crimes Directorate and handling illegal charges by the police with a criminal policy approach in the form of a penal and nonpenal policy approach.
Co-Authors Amiruddin Bisma Putra Pratama BUNGA MAKIN, MARIA FLORIDA Candra, Fifriki Darmini Roza Dian Nugraha Elfitrayenti, Elfitrayenti Elfrida Ratnawati Ernita Arif Gustiwarni, Gustiwarni Hariyadi, Hariyadi Hutajulu, Andreas Fransiskus Indah Budhianti, Meta Ismansyah Iyah Faniyah, Iyah Kurnia Putra, Rommy Marti, Tri Sukma Multi Wijaya, Vience Ratna Munandar, Syaiful Pardosi, Debora Angelina Carissa Ratnawati, Elfrida Razak, Aida Abdul Refdiantoni Sakurawati, Ade Sarmiati Sarmiati Satria Trisna, Iqbal SH,MH, Dr. Yulfasni Suryanef Suryanef Susi Delmiati Tamba, Imelda Veri, Isdal Yasri, Yasri Yulfasni, Yulfasni