Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.712
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal SOLMA DE'RECHTSSTAAT Unes Law Review Jurnal Yuridis Jurnal Abdimas PHB : Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum JUSTISI Jurnal Abdi Insani Istinbath : Jurnal Hukum INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Smart: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity Journal Of Human And Education (JAHE) POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat (JURIBMAS) Yuris: Journal of Court and Justice Jurnal Smart Hukum (JSH) Innovative: Journal Of Social Science Research Indonesian Journal of Law and Justice
Dahris Siregar
Fakultas Bisnis Dan Humaniora, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Innovative: Journal Of Social Science Research

 1 
Penegakan Dan Perlindungan Hukum Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia Siregar, Dahris
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adanya Pengadilan Indonesia untuk hak asasi manusia bersama dengan masalah utama, metode digunakan oleh pengadilan hak asasi manusia Indonesia berfungsi untuk meningkatkan hukum, yang akan dibahas lebih lanjut dalam sejumlah masalah terpisah. Proses pembentukan pengadilan hak asasi manusia, bagaimana prinsip retroaktifnya digunakan untuk melakukan pelanggaran yang melanggar hak asasi manusia sebelumnya, dan bagaimana ia hadir dalam penegakan hukum. Dalam penelitian normatif ini, menggunakan pendekatan penelitian deskriptif, pendekatan aspek historis, dan penelitian kepustakaan, juga mengumpulkan data dengan memperhatikan, diskusi, dan menganalisis buku rujukan. Peneliti juga mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan teknik induktif dan deduktif.  Dengan keluarnya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, pengadilan hak asasi manusia Indonesia memiliki kemampuan untuk memeriksa kasus terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia secara mandiri tanpa intervensi dari luar. Pengadilan hak asasi manusia Indonesia masih memutuskan banyak kasus yang tidak efektif terhadap masing-masing korban pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan pelanggaran, baik sekarang maupun sebelumnya. Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia melarang prinsip pengadilan hak asasi manusia yang bersifat retroaktif. Akibatnya, pengadilan hak asasi manusia yang telah disebutkan sebelumnya harus terus dievaluasi dan diperbaiki lagi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Code of Ethics For The Application of Notary Law to Lease Agreements and Its Legal Implications For Shop Rentals Siregar, Dahris; Seiman Daeli, Arifin Putra; Dodo Waruwu, Desman Fa'ahakho; Laia, Aperius; Zebua, Arnak Pius; Buulolo, Irwan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8096

Abstract

Satu-satunya pejabat umum yang memiliki otoritas untuk membuat akta asli sebagai bukti lengkap adalah notaris. Dalam melaksanakan sebagian tanggung jawab negara dibidang hukum perdata, notaris berfungsi sebagai perwakilan negara, untuk melindungi warga negara dalam bidang hukum privat, negara sudah memberikan notaris wewenang untuk membuat akta otentik. Untuk menjamin operasional yang efektif dan tidak mengganggu wewenang jabatan lainnya, setiap tanggung jawab yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi oleh undang-undang yang berlaku dan dibatasi olehnya. Berbagai hal yang terkait dengan tugas dan kewenangan notaris dalam menjalankan profesi dan jabatannya sebagai pejabat publik diatur kode etik notaris ini. Kode etik notaris ini mencakup aturan, larangan, dan hukuman bagi notaris yang melanggarnya. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Pendekatan yuridis, di mana hukum dianggap sebagai standar, disebut das sollen, karena penelitian ini menggunakan sumber hukum tertulis, yaitu perundang-undangan. Metode normatif yang menggunakan bahan hukum dan data sekunder (data yang dikumpulkan melalui penyelidikan dokumen) seperti putusan dan beberapa jurnal karya ilmiah) untuk menganalisis masalah bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan kode etik notaris dalam perjanjian sewa ruko dan konsekuensi hukumnya. Menurut undang-undang dan peraturan lain, diberikan kepada notaris yang diduga melanggar kode etik notaris.
The Consequences of a Breach in The Store Lease Agreement at The Stage II Petisah Market Medan Siregar, Dahris; Simanjuntak, Fitria Syahputri; Elyani, Elyani; Na’im, Khairun
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9375

Abstract

PUD. Pasar dapat mencapai kesepakatan atau musyawarah untuk menyelesaikan sengketa sewa toko yang dilakukan terhadap tindakan wanprestasi pedagang. Perjanjian antara pedagang dan PUD di Pasar Kota Medan di Pasar Petisah Tahap II tentang sewa tempat usaha toko perlindungan hukum untuk para pedagang, hak dan kewajiban setiap pihak, tanggung jawab dan tugas PUD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa penyewa melakukan kesalahan dalam perjanjian sewa menyewa toko di Pasar Petisah Tahap II dan akibat hukum dari kesalahan penyewa tersebut. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, di mana hukum dianggap baik sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang (law in books) atau sebagai kaidah atau standar yang dianggap sesuai untuk berperilaku manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan teori-teori hukum. dan praktik hukum positif terkait perjanjian sewa menyewa menurut KUHPerdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan penyewa gagal memenuhi perjanjian sewa toko di Pasar Petisah Tahap II termasuk faktor kelalaian penyewa seperti keterlambatan, masalah keuangan dan masalah lokasi. Hukum harus memberikan peringatan awal tentang konsekuensi pelanggaran perjanjian sewa menyewa tempat berjualan, terutama di Pasar Petisah Tahap II, selanjutnya, jika pedagang tidak berperilaku baik setelah surat peringatan diberikan Dengan demikian, PUD Pasar Kota Medan, yang mengelola Pasar Petisah Tahap II, memiliki otoritas untuk secara sepihak membatalkan kontrak sewa-menyewa tersebut.
Law Enforcement of Value Added Tax (VAT) Collection of Goods at PT. Duta Jaya Food Binjai Kota Based on Law Number 11 of 1994 Sitepu, Karolina; Wahyuni, Sri; Siregar, Dahris; Darma, Mospa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10521

Abstract

Taxes which are of various types, are an important component of state revenue. Value added tax is one of its types. Until now, the potential revenue from this value-added tax has not been fully used for the benefit of the state and the people. In the context of this study, taxpayers have to pay input tax, but there are invoices tucked away or missing, which can lead to misreporting VAT. Empirical legal methodology is used in this study. For the purpose of this study, primary and secondary data sets comprising legal materials at all stages of development were used.. Next, the data is evaluated, classified, analyzed, and conclusions are drawn. The aim of this study is to ascertain the limitations and implementation efforts of Law Number 42 of 2009 concerning Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods, as well as the manner in which PT. Duta Jaya Food Binjai Kota carries out the law on collecting value added tax (VAT) on goods.
Law Number 35 of 2014, Article 54, Concerning Child Protection at Kartika 1-2 Medan High School Siregar, Dahris; Al Habsyi , Bobby; Sitepu, Karolina; Darma, Mospa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11441

Abstract

Many educational institutions experience psychological, physical, and even sexual violence. Every unit of education must be protected and prevented. This study aims to investigate whether the Kartika I-2 education unit of Medan High School is subject applied to the implementation of Law Number 35 of 2014's Article 54 regarding child protection. As per Article 54, children and students are entitled to legal protection against various forms of violence perpetrated by teachers, education staff and fellow students in the school environment. The researcher used an empirical juridical approach in this study to explain how Child Protection Law Number 35 of 2014, Article 54 as a student is applied in Kartika I-2 High School Medan., both in terms of prevention and prevention efforts in providing protection, and everything that hinders the implementation of Child Protection Law Number 35 of 2014, Article 54, both from internal and external sources, also explained how Kartika I-2 Medan High School handled challenges. Researchers obtain data from primary and secondary data. This study used descriptive analysis and qualitative data analysis. Kartika I-2 Medan High School makes pre-emptive efforts by making decisions and forming a team for prevention and handling of violence in education units (TPPK), prevention efforts through the implementation of school programs that prioritize supervision and prevention. Internal factors, such as individual factors of students, parents/guardians, and educators, as well as external factors, such as differences in rules of conduct with other schools, are obstacles faced by Kartika I-2 Medan High School, there are new regulations, living quarters and social environments, technological advances and new cultures. Kartika I-2 Medan High School uses an existing program to address this problem.
Disability rights are protected under Law No. 8 of 2016: The Right to Be Free from Legal Discrimination Against Persons with Disabilities Siregar, Dahris; Mentari, Juwita; Dewi, Dahlia Kusuma; Darma, Mospa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13850

Abstract

People who experience physical limitations, such as not being able to see or walk, having below-average general intelligence, or being mentally retarded for a long time are called people with disabilities. Disabled individuals, both young and old, face so many difficulties that hinder their development and well-being, that it is very difficult for them to maximize their abilities and achievements. Regulation No. 18 of 2016 on Persons with Disabilities is one of many laws that have been enacted in an effort to obtain rights and stop the prejudice towards people with impairments. The study's main focus is on the legal protection against discrimination against individuals with disabilities provided by Law No. 18 of 2016 concerning Persons with Disabilities, as well as the rights to be free from discrimination against them. Normative juridical research methodology is used. Studies show that inclusive education provided by governments can help people with disabilities understand their right not to be discriminated against.
Co-Authors Al Habsyi , Bobby Alvi Syahrin Br Surbakti, Nindytha Elfiana Buulolo, Irwan Buulolo, Kadimani Cut Rafyqa Fadhilah Dahlia Kusuma Dewi Darma, Mospa Dodo Waruwu, Desman Fa'ahakho Elyani, Elyani Ginting, Rani Salbiani Harahap, Faisal Sadat Soaduon Karina Mia Berutu Khairunnisa, Jihani Laia, Aperius LUBIS, INDAH SARI LIZA Lubis, Muhammad Dhobit Azhary Lubis, Vasya Salsabilla Mahasari, Jamaluddin Mentari, Juwita Na’im, Khairun Pradifta, Denni Satria Ritonga, Muhammad Ifdarsyam Rozali, M. Sabila, Puji Chairu Salsabilla, Khairani Seiman Daeli, Arifin Putra Setha, Donny Simanjuntak, Fitria Syahputri Sitepu, Karolina Sri Wahyuni Zebua, Arnak Pius Zebua, Riyan Putra