Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Global Mind Jurnal Imliah Hubungan Internasional

PARADIPLOMASI PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI PASAR INTERNASIONAL Diah Apriliani
Global Mind Vol 4, No 1 (2022): Hubungan Internasional
Publisher : Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (539.865 KB) | DOI: 10.53675/jgm.v4i1.391

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dianggap sebagai mesin pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia, hal ini disebabkan karena UMKM memiliki peluang dalam bisnis di era globalisasi dan mendapat banyak peluang untuk bekerjasama secara terintegrasi dengan organisasi skala besar. Selama pandemi, Indonesia mengalami penurunan nilai ekspor, terutama UMKM di Provinsi Jawa Barat yang merupakan UMKM terbanyak di Indonesia. Untuk meningkatkan Kembali nilai ekspor perlu keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Barat karena UMKM merupakan salah satu motor penggerak perekonomian daerah, oleh karena itu perlu adanya dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendorong UMKM memasuki pasar global dan berdampak pada nilai ekspor di wilayah Jawa Barat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi atau studi kepustakaan dengan teknik analisis data menggunakan logika deduktif, dengan membandingkan teori di balik masalah.Dari data yang dikumpulkan, bahwa strategi Jawa Barat dalam meningkatkan ekspor UMKM didukung oleh kegiatan para-diplomasi Jawa Barat melalui kegiatan diplomasi perdagangan yaitu berupa paradiplomasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, kelompok sipil, dan kelompok usaha sehingga mampu meningkatkan ekspor UMKM Jawa Barat.Kata kunci : Paradiplomasi, Diplomasi Perdagangan, UMKM
PUTUS HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA KOREA UTARA DAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Diah Apriliani; Intan Uswatun Hasanah; Mauliana Komalia
Global Mind Vol 4, No 2 (2022): Hubungan Internasional
Publisher : Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53675/jgm.v4i2.1064

Abstract

Korea Utara memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia karena ekstradisi yang disetujui oleh pengadilan tinggi Malaysia ke Amerika untuk pencucian uang yang dilakukan oleh pengusaha Mun Chol Myong dari Korea Utara, untuk menghadapi tuduhan pelanggaran dana yaitu pencucian uang terhadap United Nations dan Sanksi dari Amerika Serikat. Pemerintah Malaysia mengusir Diplomat Korea Utara dan memutuskan hubungan diplomatik sesuai dengan Pasal 9 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961. Tidak ada penyelesaian yang baik yang dilakukan oleh kedua negara untuk pemutusan hubungan diplomatik mereka. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membahas apakah kasus tersebut melanggar hukum internasional atau tidak.Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan melalui interprestasi bahan-bahan dari buku-buku, jurnal, internet, instrumen hukum internasional dan karya tulis ilimiah yang terkait dengan satu tujuan yang dimaksudkan dalam penyusunan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutusan hubungan diplomatik yang terjadi antara Malaysia dan Korea Utara dilandasi oleh kematian saudara tiri dari presiden Korea Utara yakni Kim Jong Nam di bandara Kuala Lumpur. Kematian saudara tiri Kim Jong Nam inilah yang menjadi akar masalah diantara kedua negara sampai akhirnya berujung pada pemutusan hubungan diplomatik.Namun masalah ini kemudian menjadi lebih besar sampai akhirnya pengusiran Duta Besar masing-masing negara tidak dapat dielakkan. Dan dihentikannya segala hubungan ekonomi dan kerjasama antara kedua negara ini. Lebih lanjut dalam membantu penyelidikan atas kasus pembunuhan tersebut kedua negara tersebut saling menahan warga negara masing-masing di negara penerima yang kemudian semakin memicu konflik diplomatik semakin memburuk sampai akhirnya pelarangan bagi warga negara masing-masing negara untuk saling berkunjung selama pemutusan hubungan diplomatik (Alamsyah Yogyakarta, 2021).Kata Kunci : Hubungan Internasional, Korea Utara, Malaysia, Konfensi Wina, Hukum Internasional.
KEAMANAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF STUDI KEAMANAN KRITIS (CRITICAL SECURITY STUDIES) STUDI KASUS “PERANAN ASEAN’S POLITICAL SECURITY COMMUNITY (APSC) DALAM PEMBERANTASAN HUMAN TRAFFICKING” Apriliani, Diah; Rahmat, Taufiq
Global Mind Vol 5, No 1 (2023): Hubungan Internasional
Publisher : Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53675/jgm.v5i1.1065

Abstract

Kompleksnya permasalahan perdagangan manusia yang bersifat transnational (global), menyebabkan banyak upaya dan usaha serta kerjasama untuk membasmi kejahatan serius ini yang saat ini tidak hanya menjadi domain nasional. Kerjasama secara regional dan multilateral juga termasuk komponen penting. Hal ini sesuai dengan apa yang dituangkan UN Women bahwa setiap tahunnya tidak kurang dari 225.000 perempuan dan anak-anak diperdagangkan di Asia Tenggara. ASEAN’s Political Security Community (APSC)  dibentuk untuk mencapai solidaritas wilayah dalam menciptakan komunitas negara yang damai, kuat dan akuntabel yang siap menyelesaikan masalah keamanan, termasuk didalamnya masalah pemberantasan perdangan manusia.Namun demikian, pencegahan perdagangan manusia belum terimplementasi secara sukses. Fakta menunjukan bahwa tidak semua negara – negara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN’s Political Security Community (APSC) mampu meratifikasi komitmen dalam memerangi perdagangan manusia. Hal ini juga mencerminkan bahwa pada akhirnya APSC masih berupa sebatas ide intelektual yang belum tercipta sebagai implikasi-transformatif apapun.Negara yang seharusnya menjadi benteng utama dalam penanganan kejahatan atau ancaman-ancaman yang menyerang, masih belum bisa menjamin akan kedamaian dan keteanangan warga negaranya. Studi keamanan kritis (Critical Security Studies) ini seharusnya mampu menjadi solusi bagi setiap negara atau organisasi untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi menggunakan pendekatan studi keamanan yang kritis. Kata Kunci : Human Trafficking,  ASEAN’s Political Security Community, Keamanan Global, Critical Security Studies.
Analisis Pendekatan Diplomasi Ekonomi Tiongkok Dalam Konflik Timur Tengah Apriliani, Diah
Global Mind Vol 7, No 1 (2025): Hubungan Internasional
Publisher : Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53675/jgm.v7i1.1437

Abstract

Penelitian ini mengulas pendekatan diplomasi ekonomi Tiongkok dalam mengelola konflik di Timur Tengah dengan fokus pada upaya Beijing dalam melindungi dan mengamankan investasi komersial, aset ekonomi, dan alat ekonomi di kawasan tersebut. Meskipun Tiongkok secara resmi menganut prinsip non-intervensi, pendekatan diplomasi ekonomi yang diterapkan oleh Beijing menunjukkan fleksibilitas dan pragmatisme yang lebih besar. Diplomasi ekonomi Tiongkok di Timur Tengah melibatkan pemanfaatan sumber daya diplomatik untuk intervensi yang dibutuhkan demi menjaga keamanan investasi dan aset Tiongkok. Selain itu, Beijing menggunakan insentif ekonomi sebagai alat untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan luar negeri yang spesifik di titik-titik rawan dalam kawasan tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan melalui internet.Dan teknik pengolahan data  meliputi, pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), dan pembuatan kesimpulan (concluding).Dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan dan stabilitas di Timur Tengah, Tiongkok juga menggunakan sumber daya diplomatik dan militer untuk melindungi warganya dan aset investasinya. Ini mencakup evakuasi warga negara Tiongkok selama krisis dan partisipasi dalam mediasi konflik.Bantuan ekonomi Tiongkok, terutama melalui BRI, memberikan insentif kepada negara-negara di Timur Tengah untuk menjauh dari konflik bersenjata dan meningkatkan pembangunan ekonomi mereka. Kata kunci: Diplomasi Ekonomi,Tiongkok, Timur Tengah, konflik, non-intervensi