Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia

STATUS PERIKANAN PURSE SEINE DAN KEBIJAKAN PENGELOLAANNYA DI PPS KENDARI, SULAWESI TENGGARA DAN IMPLIKASINYA PADA PERIKANAN BERKELANJUTAN Laksmana, Bayu Arif Pasa; Yasman, Yasman; Hernuryadin, Yayan
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 16, No 2 (2024): (Nopember) 2024
Publisher : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.16.2.2024.111-123

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi hasil tangkapan purse seine di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari, fokus pada ikan cakalang dan tuna sirip kuning di Laut Banda. Analisis ukuran ikan pada Agustus dan September menunjukkan variasi signifikan, dengan mayoritas ikan berukuran juvenile pada Agustus dan sebagian memenuhi ukuran layak tangkap pada September. Meskipun terjadi peningkatan produksi tuna dalam dua tahun terakhir, kebijakan moratorium tampaknya berdampak negatif. Dominasi cakalang dan tuna sirip kuning menyoroti pentingnya pengelolaan perikanan yang efektif, terutama dalam menetapkan peraturan ukuran mata jaring. Dinamika musim penangkapan ikan pelagis besar, seperti cakalang dan tuna sirip kuning, di Laut Banda, membutuhkan pengelolaan adaptif dan praktik penangkapan selektif untuk menjaga keberlanjutan perikanan. Rekomendasi kebijakan mencakup pengelolaan musim penangkapan yang terkoordinasi, peningkatan pengawasan selama bulan dengan tingkat tangkapan tinggi, dan pemantauan suhu permukaan laut serta klorofil. Kebijakan konservasi, termasuk penetapan ukuran minimum tangkapan untuk melindungi ikan juvenil, harus diterapkan, sambil melibatkan nelayan dan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan melalui program edukasi. Dukungan untuk riset lebih lanjut mengenai pertumbuhan dan perilaku ikan cakalang serta tuna sirip kuning menjadi esensial. Kerjasama antara pemerintah, nelayan, industri perikanan, lembaga riset, dan LSM diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dan pelestarian lingkungan laut, terutama di WPP 714 dan 715 di Indonesia Timur.This research evaluates the catch results of purse seine fishing at the Samudera Fishing Port (PPS) Kendari, focusing on skipjack and yellowfin tuna in the Banda Sea. The analysis of fish sizes in August and September reveals significant variations, with the majority being juvenile in August and some reaching catchable sizes by September. Despite increased tuna production over the past two years, the moratorium policy seems to have negatively impacted the catch. The dominance of skipjack and yellowfin tuna underscores the importance of effective fisheries management, particularly in enforcing regulations regarding mesh size. The dynamics of large pelagic fishery seasons, such as skipjack and yellowfin tuna in the Banda Sea, require adaptive management and selective fishing practices to ensure sustainability. Policy recommendations include coordinated management of fishing seasons, enhanced monitoring during high catch months, and improved monitoring of sea surface temperature and chlorophyll. Conservation policies, including setting minimum catch sizes to protect juvenile fish, should be implemented, involving fishermen and local communities in decision-making through educational programs. Further research support on the growth and behavior of skipjack and yellowfin tuna is essential. Collaboration between the government, fishermen, the fishing industry, research institutions, and NGOs is necessary to achieve a balance between human needs and marine environmental conservation, especially in WPP 714 and 715 in Eastern Indonesia.
STRATEGI IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA LAUT BAGI AWAK KAPAL PERIKANAN: STUDI KASUS DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA Nugroho, Kun Budi; Suherman, Agus; Mudzakir, Abdul Kohar; Hernuryadin, Yayan
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 16, No 1 (2024): (Mei) 2024
Publisher : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.16.1.2024.85-94

Abstract

Perjanjian kerja laut (PKL) dibuat sebagai perlindungan atas risiko kerja bagi awak kapal perikanan. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman (PPSNZ) merupakan pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia, sehingga PKL menjadi sangat penting untuk diimplementasikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PKL di PPSNZ, merumuskan alternatif strategi, dan menentukan prioritas strategi implementasi PKL di PPSNZ.  Penelitian dilaksanakan pada Desember 2022 sampai April 2023. Metode deskriptif digunakan dengan pendekatan studi kasus. Wawancara dilakukan terhadap 100 responden yang ditentukan melalui purposive sampling. Analisis SWOT dan AHP digunakan dalam menganalisis data. Implementasi kebijakan mengacu pada teori George C. Edwards III (1980). Hasil penelitian menunjukan bahwa PKL bagi awak kapal perikanan telah diimplementasikan di PPSNZ. Terdapat beberapa kendala dalam implementasi PKL di PPSNZ seperti: adanya awak kapal yang kabur, keterbatasan pemahaman awak kapal, lemahnya basis data dan kurangnya peran asosiasi awak kapal. Urutan prioritas strategi implementasi PKL di PPSNZ adalah mengoptimalkan sumber daya, menciptakan sistem berbasis elektronik dan terintegrasi, pendampingan dan pemberlakuan sanksi, serta sosialisasi.Sea work agreements (PKL) are made as protection against the work risks for fishing vessel crew. Nizam Zachman Ocean Fishing Port (PPSNZ) is the largest fishing port in Indonesia, so PKL is very important to be implemented. This research aims to analyze the implementation of PKL in PPSNZ, formulate alternative strategies, and determine strategic priorities for implementing PKL in PPSNZ. The research was carried out from December 2022 to April 2023. A descriptive method was used with a case study approach. Interviews were conducted with 100 respondents determined using purposive sampling technique. SWOT and AHP analysis were used to analyze the data. Policy implementation refers to the theory of George C. Edwards III (1980). The research results show that PKL for fishing vessel crews has been implemented at PPSNZ. There are several obstacles in the implementation of PKL in PPSNZ such as: crew members who run away, limited understanding of fishing vessel crews, weak databases, and lack of role of ship crew associations. The order of priority for the PKL implementation strategy at PPSNZ is optimizing existing resources, creating an electronic and integrated system, assistance and imposition of sanctions, and socialization.