Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)

Dari Pintu Terbuka ke Repatriasi: Pergeseran Kebijakan Turki terhadap Pengungsi Suriah Amin, Khoirul; Sarmila, Lieneke Jihan; Al Farauqi, Mohamad Dziqie Aulia
JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 14 No. 2 (2024)
Publisher : Faculty of SociaI and Political Sciences (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v14i2.39552

Abstract

Abstrak Artikel ini membahas perubahan kebijakan luar negeri Turki terkait repatriasi pengungsi Suriah ke negara asal mereka. Sejak 2011, Turki menjadi negara dengan jumlah pengungsi terbesar di dunia, yang awalnya menerapkan kebijakan pintu terbuka. Namun, pada 2019, kebijakan tersebut bergeser menuju repatriasi pengungsi. Penelitian ini menganalisis perubahan tersebut menggunakan pendekatan Perubahan Kebijakan Luar Negeri dari Spyros Blavoukos dan Dimitris Bourantonis, dengan mempertimbangkan parameter struktural domestik dan internasional. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan Turki dipengaruhi oleh faktor domestik—termasuk aspek sosial, ekonomi, dan politik—dan faktor internasional seperti dinamika hubungan Turki-Uni Eropa yang penuh ketegangan dan dampak inflasi dolar AS terhadap perekonomian Turki dan kondisi pengungsi.
Diplomasi Pendidikan Berbasis Komunitas: Strategi Perlindungan Hak Pendidikan Anak Migran Non-Prosedural Aliffya Sabina Putri Hidayat; Amin, Khoirul; Gilang Mukti Rukmana
JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 15 No. 1 (2025): JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Faculty of SociaI and Political Sciences (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v15i1.44877

Abstract

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak migran Indonesia non-prosedural di Malaysia masih menghadapi berbagai hambatan, terutama akibat ketiadaan dokumen resmi dan keterbatasan kebijakan negara tujuan. Kondisi ini membuat ribuan anak tidak dapat mengakses sekolah formal, sehingga berimplikasi pada masa depan mereka sekaligus mencerminkan keterbatasan perlindungan negara terhadap warganya di luar negeri.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak pendidikan dasar anak migran non-prosedural melalui studi kasus Sanggar Belajar Subang Mewah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis difokuskan pada kebijakan, mekanisme koordinasi, serta bentuk keterlibatan komunitas dalam pengelolaan pendidikan alternatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanggar Belajar tidak hanya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak migran, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen diplomasi lunak melalui kerja sama lintas sektor dengan LSM, universitas, dan komunitas diaspora. Selain itu, keberadaan sanggar memfasilitasi layanan pencatatan sipil seperti penerbitan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK) yang penting bagi status hukum anak. Kesimpulannya, pendidikan non-formal berbasis kolaborasi negara–komunitas dapat menjadi strategi efektif untuk melindungi hak dasar warga negara di luar negeri sekaligus membangun citra positif Indonesia di ranah diplomasi publik. Penelitian ini berkontribusi pada literatur pendidikan, diplomasi, dan tata kelola migrasi dengan menawarkan perspektif integratif mengenai peran pendidikan sebagai alat diplomasi publik dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks migrasi transnasional di Asia Tenggara. The fulfilment of the right to education for Indonesian non-procedural migrant children in Malaysia continues to face significant barriers, primarily due to the absence of official documents and the restrictive policies of the host country. These conditions prevent thousands of children from accessing formal schools, affecting their future opportunities while also reflecting the limited capacity of the Indonesian state to protect its citizens abroad. This study aims to analyse the role of the Indonesian government in safeguarding the right to basic education for non-prosedural migrant children through a case study of Sanggar Belajar Subang Mewah. Employing a qualitative approach, data were collected through observation, documentation, and literature review, with analysis focusing on policy frameworks, coordination mechanisms, and the role of community involvement in managing alternative education initiatives. The findings reveal that Sanggar Belajar not only expands access to education for migrant children but also serves as an instrument of soft diplomacy through cross-sectoral collaboration with NGOs, universities, and Indonesian diaspora communities. Furthermore, the learning center facilitates civil registration services, such as the issuance of the Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (Certificate of Birth Registration), which is crucial for children’s legal identity. The study concludes that non-formal, community-based education coordinated with state institutions can serve as an effective strategy for protecting citizens’ fundamental rights abroad while simultaneously strengthening Indonesia’s image in the sphere of public diplomacy. It contributes to the literature on education, diplomacy, and migration governance by offering an integrative perspective on the role of education as both a tool of public diplomacy and a mechanism of human rights protection within the context of transnational migration in Southeast Asia.