Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)

Kebijakan Indonesia Menjadi Anggota Financial Action Task Force (FATF) Sebagai Kebijakan yang Rasional Arifin, Khilda Luqyana; Rahmadan, Yanuar
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 13, No 3 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v13i3.3070

Abstract

Indonesia's full membership in the Financial Action Task Force (FATF) occurred at the end of the FATF Plenary Session on October 27, 2023, in Paris, France. Indonesia's acceptance as the 40th member of the FATF results from a long road traveled over the years and is an international recognition of Indonesia's efforts in combating money laundering and terrorism financing. FATF is an important forum for Indonesia to be understood as a safe investment country and a supporting factor for the standard context of countries in establishing business relations with the international community. This research analyzes Indonesia's interest in becoming a full member of the FATF which can be explained based on national interest theory and rational choice theory using literature-based data collection techniques. Despite the costs of membership and obligations, Indonesia's decision to become a full member of the FATF is considered appropriate because it can improve the integrity of the financial system, strengthen its position in the global economy, and have a positive reputation internationally.Keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force (FATF) terjadi pada akhir Sidang Pleno FATF pada 27 Oktober 2023 di Paris, Prancis. Diterimanya Indonesia sebagai anggota ke-40 FATF merupakan hasil dari jalan panjang yang telah dilalui selama bertahun-tahun dan merupakan pengakuan internasional atas upaya Indonesia dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. FATF merupakan forum penting agar Indonesia dapat dipahami sebagai negara investasi yang aman dan faktor pendukung untuk standar konteks negara-negara dalam menjalin hubungan bisnis dengan dunia internasional. Penelitian ini menganalisis kepentingan Indonesia untuk menjadi anggota penuh di FATF yang dapat dijelaskan berdasarkan teori kepentingan nasional dan teori pilihan rasional dengan menggunakan teknik pengumpulan data berbasis literatur. Meskipun terdapat biaya keanggotan dan kewajiban, keputusan Indonesia menjadi anggota penuh FATF dinilai tepat karena dapat meningkatkan integritas sistem keuangan, memperkuat posisi dalam perekonomian global, dan reputasi positif di dunia internasional.
Impact Analysis of the Israel-Hezbollah Conflict on the Security of Lebanese Civil Society: A Case Study of the 2024 Beeper Explosion in South Lebanon Putri, Aullya Ananda; Rahmadan, Yanuar
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 14, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v14i2.3316

Abstract

Israel and Hezbollah have been in conflict since 1982, followed by another conflict in 2006. In 2024, there was a pager explosion in Lebanon, with Israel reportedly behind it, placing explosives in pagers and walkie talkie communication devices used by Hezbollah members. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach to analyze the impact of the 2024 pager explosions in Lebanon on the security of civilians in Southern Lebanon. Using the Human Security Theory, this study discusses the human rights of individuals and the legal basis in armed conflict. This research shows that the security of civilians in Lebanon is   threatened in the occurance of pagers and walkie talkie explosions. individuals have been granted on their human rights through various human rights legal frameworks, although in reality violations continually occur especially during conflicts, hence human security could not be fully ensured.Konflik antara Israel dan Hezbollah telah berlangsung sejak tahun 1982, kemudian berlanjut dengan konflik berikutnya pada tahun 2006. Pada tahun 2024, terjadi ledakan pager di Lebanon, di mana Israel diduga bertanggung jawab dengan menempatkan bahan peledak pada pager dan perangkat komunikasi walkie talkie yang digunakan oleh anggota Hezbollah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis dampak ledakan pager 2024 di Lebanon terhadap keamanan masyarakat sipil di Lebanon Selatan. Dengan menggunakan Teori Keamanan Manusia, studi ini membahas hak asasi individu dan dasar hukum dalam konflik bersenjata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan masyarakat sipil di Lebanon terancam akibat ledakan pager dan perangkat komunikasi tersebut. Meskipun hak asasi manusia telah dijamin melalui berbagai kerangka hukum hak asasi manusia, pelanggaran terus terjadi, terutama selama masa konflik, sehingga keamanan manusia tidak dapat sepenuhnya terjamin.