Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.488
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Syakhshiyyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Jurnal Konstitusi JAPHTN-HAN Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Acitya Wisesa: Journal of Multidisciplinary Research Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Jurnal Abdimas Jatibara as-Shahifah JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara Semeru Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara
Huroiroh, Ernawati
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia)

 1 
ANALISA YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN DPR DALAM PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN HAKIM KONSTITUSI Fernanda, Diah Ayu; Huroiroh, Ernawati
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberhentian Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) menjadi polemik di tengah-tengah penggiat hukum dan juga masyarakat.Keputusan tersebut hasil dari rapat paripurna DPR RI pada Kamis, 29 September2022. Keputusan yang ditetapkan oleh DPR ini menjadi polemik dan dinilaibertentangan dengan Undang-Undang, tidak sesuai dengan prosedur, dan tergolongtindakan sewenang-wenangan. Tujuan artikel ini untuk menunjukkan danmemetakan letak kontradiksi DPR dengan Undang-Undang yang berlaku. Penelitianini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatanperundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kontradiksi tindakanDPR dalam pemberhentian hakim Aswanto dan penggantian hakim konstitusimenjadi Guntur Hamzah. Salah satunya dalam tindakan DPR yang mengkonfrontirUU Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 23 ayat (4) tentang Mahkamah Konstitusi. Pada Pasaltersebut menyatakan mekanisme pemberhentian hakim Konstitusi ditetapkan olehKeppres (Keputusan Presiden) atas permintaan ketua Mahkamah Konstitusi. Upayapencopotan Aswanto sebagai hakim konstitusi oleh DPR merupakan upaya untukmenghambat fungsi, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Haldemikian apabila dibiarkan dan tidak ditanggapi dengan serius tentunya akan adapendegradasian independensi pada Mahkamah Konstitusi yang mengancam esensidan hakikat dari keberadaan hakim sejatinya bebas dan lepas tanpa ada campurtangan dari cabang-cabang kekuasaan lain.
Co-Authors Aini Shalihah Akbar, Kenza Kalihanugrah Darmawan, Alief Fito Dermawan, Alif Fito Fernanda, Diah Ayu Firdaus, Muhamad Rijal Hijriyah, Rahmania Lailatul Kristiono, Josafat Ago Lely Nurhayati Mar’ah, Sayidatul Nur, Achmad Arby Patrianto, Dr. Bangun Peatric Hatana, Andrea Santoso, Dr. Bagus Teguh Sari, Yuli Nurmala Sitorus, Betris Kristin Ambar Wati Vera Rimbawani Sushanty Wicaksono, Agung Tri Yuliauriena, Cut Fathiah