Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.73
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat (PUSDIKRA) Mediation : Journal Of Law Khazanah : Journal of Islamic Studies Rechtsnormen Journal of Management, Economic and Accounting (JMEA) Journal of Educational Research and Humaniora (JERH) Multidisciplinary Indonesian Center Journal
Nurwandri, Andri
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search
Journal : Mediation : Journal Of Law

 1 
Evaluasi Etika Profesi Advokat Dalam Pelayanan Hukum Dan Kepentingan Klien Nurwandri, Andri; Syam, Nur Fadhilah; Ayu, Beby; Selvia, Mira; Hayati, Nur; Fadhillah, Rahmat; Santika, Windi
Mediation : Journal of Law Volume 2, Nomor 4, Desember 2023
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v2i4.1685

Abstract

Advocate ethics are ethical guidelines for all advocates in Indonesia, but for advocates who are Muslim, they are bound by Islamic law, the source of which is the Al-Qur’an and Hadist, as the most important and highest guide to life above all else. The advocate profession is bound by a code of ethics in carrying out a profession emphasizes a formulation of good or bad advocate behavior on a formal legal basis, namely the clarity of the legitimate legal status of advocates. In a judicial system and professional organizations and or setting aside legal morals, namely a legal theory and legal philosophy which says that it can be used to require and or prohibit an advocate’s behavior based on a collective assessment of an advocate organization based on a code of ethics.
Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 Dan Fatwa Dusun MUI 2016 Terhadap Pelayanan Hotel Berbasis Syari’ah Di Kabupaten Asahan Nasution, Syahrul; Nurwandri, Andri; Lestari, Inda
Mediation : Journal of Law Volume 3, Nomor 2, Juni 2024
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v3i2.1854

Abstract

It cannot be denied that the hotel industry in Indonesia is very worrying. Civil Service Police officers and the Republic of Indonesia Police often carry out raids on hotel guests who are not married couples, some who are drunk, and so on. This event is often covered by the media. However, because there are non-violent initiatives and light punishments such as administrative action and summoning parents, violators no longer feel discouraged. The authors believe that conducting research is relevant and necessary considering the issues mentioned above. Therefore, the author participated in research entitled Analysis of government Regulation Number 2 Of 2014 And Fatwa village MUI 2016 On Sharia-Based Hotel Services In Asahan District. Because the authors believe that more research is needed and is crucial regarding sharia-compliant hotel companies. Determining whether companies labeled as sharia, especially those operating in the hotel industry, truly apply sharia principles or are just symbols used to attract customers and boost profits is one of the main objectives of this research. Apart from that, the aim of this research is to find out the requirements contained in the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council No. 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles, as well as sharia aspects of sharia hotels which can be realized in the form of goods, services and management.
Implementasi Zakat Harta Kebun Kelapa Menurut Hukum Islam dan Uu No. 38 Tahun 1999: (Studi Kasus Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan) Qamarani, Rasyiqah; Nurwandri, Andri; Syahrul, Syahrul
Mediation : Journal of Law Volume 3, Nomor 4, Desember 2024
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v3i4.2458

Abstract

Zakat merupakan kewajiban syar’i yang memiliki dimensi spiritual dan sosial dalam Islam. Salah satu bentuk zakat yang wajib ditunaikan adalah zakat harta (zakat mal), termasuk hasil pertanian seperti kebun kelapa apabila memenuhi syarat nisab dan haul. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pengeluaran zakat harta hasil kebun kelapa di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, dengan pendekatan normatif-empiris yang berlandaskan pada Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Fokus utama terletak pada pemahaman dan praktik masyarakat terkait pengeluaran zakat kebun kelapa serta keterlibatan lembaga amil zakat dalam proses pengelolaan dan pendistribusiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan belum secara optimal menunaikan zakat harta dari hasil kebun kelapa, baik karena minimnya pemahaman fiqh zakat hasil pertanian maupun kurangnya sosialisasi dari tokoh agama dan lembaga zakat. Selain itu, mekanisme pengumpulan zakat melalui lembaga resmi masih belum berjalan efektif, yang berdampak pada tidak tercapainya tujuan pengelolaan zakat secara nasional. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran lembaga zakat di tingkat desa, peningkatan literasi zakat berbasis fikih pertanian, serta harmonisasi antara aturan agama dan peraturan perundang-undangan. Dengan sinergi antara aspek normatif (hukum Islam) dan struktural (UU No. 38 Tahun 1999), implementasi zakat dapat berjalan lebih baik dan merata di tingkat masyarakat desa.
Perlindungan Hak-Hak Pemilik dalam Proses Penyitaan Barang Kredit di Tinjau dari Maqashid Asy Syariah Marpaung, Rani Nirmala; Siagian, Nilasari; Nurwandri, Andri
Mediation : Journal of Law Volume 4, Nomor 2, Juni 2025
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v4i2.2651

Abstract

Perlindungan terhadap hak-hak pemilik dalam proses penyitaan barang kredit merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem hukum, termasuk dalam perspektif hukum Islam. Dalam praktik kredit, barang jaminan sering kali disita apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Namun, penyitaan ini tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus tetap mempertimbangkan hak-hak dasar pemilik barang, baik secara hukum positif maupun dalam kerangka maqasid al-syariah. Rumusan masalah yang ada didalam adalah bagaimana perlindungan hak-hal pemilik dalam proses penyitaan barang kredit dan tinjauan maqashid asy-syariah terhadap perlindungan hak-hak dalam proses penyitaan barang kredit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang menggunakan data berupa angka-angka, pengukuran, serta analisis statistik. Penelitian ini bersifat objektif, sistematis, dan terstruktur, dengan tujuan untuk menguji teori atau hipotesis tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak pemilik dalam proses penyitaan barang kredit merupakan hal yang sangat penting baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Dalam hukum nasional, penyitaan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menekankan adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak debitur. Kesimpulan penelitian berdasarkan prinsip maqashid, maka setiap proses penyitaan harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan, serta menghindari kerusakan (mafsadah) yang lebih besar. Dengan demikian, maqashid dapat menjadi landasan korektif terhadap praktik hukum positif yang belum sepenuhnya melindungi hak pemilik.
Studi Komparatif Pandangan Ormas Keagamaan Islam Di Kabupaten Asahan Terhadap Himbauan Boikot Produk Yang Terafiliasi Dengan Israel: (Fatwa Mui No. 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina) Syaputri, Syaputri; Syahrul, Syahrul; Nurwandri, Andri
Mediation : Journal of Law Volume 4, Nomor 2, Juni 2025
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v4i2.2745

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif terhadap pandangan ormas keagamaan Islam di kabupaten Asahan terhadap himbauan untuk memboikot produk yang terafiliasi dengan Israel yang merujuk pada fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu melakukan wawancara ke tempat yang terkait dengan ormas keagamaan Islam di Kabupaten Asahan, melakukan studi komparatif terhadap pandangan dari ormas besar keagamaan Islam di Kabupaten Asahan, diantaranya ormas NU, Muhammadiyah dan Al-Washliyah Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam fatwa MUI No. 83 Tahun 2023, dijelaskan bahwa boikot produk yang terafiliasi dengan Israel merupakan salah satu anjuran yang dikeluarkan oleh MUI terkait dukungan terhadap perjuangan dalam kemerdekaan Palestina. Jika kita sebagai umat Islam tidak melakukan kegiatan boikot terhadap produk yang terafiliasi Israel tersebut maka secara tidak langsung berarti kita berkontribusi terhadap penguatan ekonomi pihak yang mendukung pendudukan Israel dan hal ini dapat melemahkan upaya global upaya global untuk mengakhiri penjajahan terhadap rakyat Palestina Selain itu, sikap ini dapat menimbulkan dampak moral dan spiritual, mengingat umat Islam memiliki kewajiban untuk memperjuangkan keadilan dan mendukung saudara seiman yang tertindas. Boikot terhadap produk-produk pro-Israel juga diharapkan dapat mendorong penguatan ekonomi Islam yaitu dengan mengalihkan konsumsi kepada produk-produk lokal atau produk umat Islam lainnya. Dimana ketika umat Islam bersatu dalam tindakan ekonomi strategis ini, maka akan berdampak signifikan dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang berbasis keadilan dan sesuai dengan syariah. Mengabaikan himbauan boikot dapat dinilai sebagai kelalaian terhadap prinsip solidaritas Islam. Dalam hal ini, umat Islam diingatkan bahwa keputusan ekonomi mereka harus mencerminkan nilai-nilai syariat, termasuk mendukung pihak yang memperjuangkan keadilan dan menolak pendukung kezaliman.
Evaluasi Etika Profesi Advokat Dalam Pelayanan Hukum Dan Kepentingan Klien Nurwandri, Andri; Syam, Nur Fadhilah; Ayu, Beby; Selvia, Mira; Hayati, Nur; Fadhillah, Rahmat; Santika, Windi
Mediation : Journal of Law Volume 2, Nomor 4, Desember 2023
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v2i4.1685

Abstract

Advocate ethics are ethical guidelines for all advocates in Indonesia, but for advocates who are Muslim, they are bound by Islamic law, the source of which is the Al-Qur’an and Hadist, as the most important and highest guide to life above all else. The advocate profession is bound by a code of ethics in carrying out a profession emphasizes a formulation of good or bad advocate behavior on a formal legal basis, namely the clarity of the legitimate legal status of advocates. In a judicial system and professional organizations and or setting aside legal morals, namely a legal theory and legal philosophy which says that it can be used to require and or prohibit an advocate’s behavior based on a collective assessment of an advocate organization based on a code of ethics.
Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 Dan Fatwa Dusun MUI 2016 Terhadap Pelayanan Hotel Berbasis Syari’ah Di Kabupaten Asahan Nasution, Syahrul; Nurwandri, Andri; Lestari, Inda
Mediation : Journal of Law Volume 3, Nomor 2, Juni 2024
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v3i2.1854

Abstract

It cannot be denied that the hotel industry in Indonesia is very worrying. Civil Service Police officers and the Republic of Indonesia Police often carry out raids on hotel guests who are not married couples, some who are drunk, and so on. This event is often covered by the media. However, because there are non-violent initiatives and light punishments such as administrative action and summoning parents, violators no longer feel discouraged. The authors believe that conducting research is relevant and necessary considering the issues mentioned above. Therefore, the author participated in research entitled Analysis of government Regulation Number 2 Of 2014 And Fatwa village MUI 2016 On Sharia-Based Hotel Services In Asahan District. Because the authors believe that more research is needed and is crucial regarding sharia-compliant hotel companies. Determining whether companies labeled as sharia, especially those operating in the hotel industry, truly apply sharia principles or are just symbols used to attract customers and boost profits is one of the main objectives of this research. Apart from that, the aim of this research is to find out the requirements contained in the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council No. 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles, as well as sharia aspects of sharia hotels which can be realized in the form of goods, services and management.
Implementasi Zakat Harta Kebun Kelapa Menurut Hukum Islam dan Uu No. 38 Tahun 1999: (Studi Kasus Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan) Qamarani, Rasyiqah; Nurwandri, Andri; Syahrul, Syahrul
Mediation : Journal of Law Volume 3, Nomor 4, Desember 2024
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v3i4.2458

Abstract

Zakat merupakan kewajiban syar’i yang memiliki dimensi spiritual dan sosial dalam Islam. Salah satu bentuk zakat yang wajib ditunaikan adalah zakat harta (zakat mal), termasuk hasil pertanian seperti kebun kelapa apabila memenuhi syarat nisab dan haul. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pengeluaran zakat harta hasil kebun kelapa di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, dengan pendekatan normatif-empiris yang berlandaskan pada Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Fokus utama terletak pada pemahaman dan praktik masyarakat terkait pengeluaran zakat kebun kelapa serta keterlibatan lembaga amil zakat dalam proses pengelolaan dan pendistribusiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan belum secara optimal menunaikan zakat harta dari hasil kebun kelapa, baik karena minimnya pemahaman fiqh zakat hasil pertanian maupun kurangnya sosialisasi dari tokoh agama dan lembaga zakat. Selain itu, mekanisme pengumpulan zakat melalui lembaga resmi masih belum berjalan efektif, yang berdampak pada tidak tercapainya tujuan pengelolaan zakat secara nasional. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran lembaga zakat di tingkat desa, peningkatan literasi zakat berbasis fikih pertanian, serta harmonisasi antara aturan agama dan peraturan perundang-undangan. Dengan sinergi antara aspek normatif (hukum Islam) dan struktural (UU No. 38 Tahun 1999), implementasi zakat dapat berjalan lebih baik dan merata di tingkat masyarakat desa.
Perlindungan Hak-Hak Pemilik dalam Proses Penyitaan Barang Kredit di Tinjau dari Maqashid Asy Syariah Marpaung, Rani Nirmala; Siagian, Nilasari; Nurwandri, Andri
Mediation : Journal of Law Volume 4, Nomor 2, Juni 2025
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v4i2.2651

Abstract

Perlindungan terhadap hak-hak pemilik dalam proses penyitaan barang kredit merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem hukum, termasuk dalam perspektif hukum Islam. Dalam praktik kredit, barang jaminan sering kali disita apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Namun, penyitaan ini tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus tetap mempertimbangkan hak-hak dasar pemilik barang, baik secara hukum positif maupun dalam kerangka maqasid al-syariah. Rumusan masalah yang ada didalam adalah bagaimana perlindungan hak-hal pemilik dalam proses penyitaan barang kredit dan tinjauan maqashid asy-syariah terhadap perlindungan hak-hak dalam proses penyitaan barang kredit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang menggunakan data berupa angka-angka, pengukuran, serta analisis statistik. Penelitian ini bersifat objektif, sistematis, dan terstruktur, dengan tujuan untuk menguji teori atau hipotesis tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak pemilik dalam proses penyitaan barang kredit merupakan hal yang sangat penting baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Dalam hukum nasional, penyitaan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menekankan adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak debitur. Kesimpulan penelitian berdasarkan prinsip maqashid, maka setiap proses penyitaan harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan, serta menghindari kerusakan (mafsadah) yang lebih besar. Dengan demikian, maqashid dapat menjadi landasan korektif terhadap praktik hukum positif yang belum sepenuhnya melindungi hak pemilik.
Co-Authors Ade Ilham Adlin, Defito Alda, Alda Ananda, Putri Aniza, Siti Arifin, Muhammad Hasnanul Arofi, Joe Atikah, Dewi Aulia, Arbi Ayu, Beby Azizih, Nurul bayu pamungkas Buta, Mutmainnah Butar Dasopang, Mara Ihklas Diana, Triwi Erikha, Dwi Fadhillah, Dimas Ari Halizah, Rizki Halizah, Shelly Harahap, Effnida Harahap, Lila Mawaddah Harahap, Walijah Fitriyah Hasibuan, M. Sya’rowi Ika Permata Sari, Ika Permata Inda Lestari, Inda Indriani, Uci Nur Khomsyah Isma, Muhammad Abduh Julaswad, Hapis Khomsi, Yulfiza Larasari, Suryani Marpaung, Rani Nirmala Melyani, Richa Fitri Muhammad Ilham Nasution, Muhammad Hanafi Nasution, Syahrul Ni’mah , Siti Nur Hayati Nurasiah Nurmala Nurmala Pradana, Indra Priantika, Novi Putri, Dewi Santika Qamarani, Rasyiqah RAHMAT FADHILLAH, RAHMAT Rahmayani Rahmayani Safitri, Rahmi Dela Salmah Salmah Santika, Windi Sapitri, Dani Sapriana, Bela Sari, Rika Sari, Sri Nila Selvia, Mira Siagian, Nilasari Siregar, Muhammad Syafii Arrazaq Siregar, Sarmila Sitepu, Lily Amanda Sugiarni, Alfina Sulina, Sulina Sumarsih, Fenty Syahrul Syahrul Syam, Nur Fadhilah Syaputri, Syaputri Syuhada, Fikri Ibnu Tahara, Aisyah Tambunan, Nani Astuti Taufik Taufik Utama, Herly