Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Hukum Jurisdictie

Efektivitas Peran Mediasi Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Diluar Pengadilan Tata Usaha Negara Marselia, Nisa Livani; Alamsyah, Taufiq
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 7 No 2 (2025): Dinamika Penerapan Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v7i2.181

Abstract

Sengeta Tata Usaha Negara (TUN) umumnya diselesaikan melalui mekanisme litigasi di Pengadilan TUN. Namun, proses ini sering kali memakan waktu lama, biaya tinggi, dan bersifat konfrontatif. Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan hadi sebagai solusi yang lebih efisien, cepat, dan berorientasi pada win-win solution. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran mediasi dalam implementasinya. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka terhadap perarturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus penyelesaian sengketa TUN melalui mediasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa mediasi memiliki potensi besar dalam mengurangi kompleksitas sengketa TUN, terutama dalam hal hubungan antara warga negara dan aparatur pemerintah. Namun, efektivitas mediasi masih terkendala oleh minimnya regulasi yang jelas, rendahnya kesadaran para pihak, dan keterbatasan kapasitas mediator, dan sosialisai intensif untuk mendorong penggunaan mediasi sebagai solusi alternatif yang kredibel dan efektifitas dalam penyelasain sengketa TUN.
Analisis Yuridis Peraturan Dwangsom Dalam Undang-Undang PTUN Anugrah, Puspita Puspa; Alamsyah, Taufiq
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 7 No 2 (2025): Dinamika Penerapan Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v7i2.182

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki fungsi penting sebagai penguji keabsahan keputusan pejabat administrasi negara. Salah satu instrumen dalam pelaksanaan putusan PTUN adalah dwangsom atau uang paksa, yang tercantum dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Namun hingga saat ini, pengaturan normatif mengenai mekanisme dwangsom masih belum jelas, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (rechtsvacuum) dan berdampak pada lemahnya daya eksekusi putusan PTUN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan dwangsom dalam hukum acara PTUN, menelaah akibat hukum dari ketiadaan pengaturannya, serta mengkaji implementasi dwangsom di lingkungan peradilan TUN. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta analisis kualitatif deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang memadai, dwangsom sulit diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana yang eksplisit agar dwangsom dapat menjadi instrumen penegakan hukum yang efektif dalam sistem peradilan administrasi di Indonesia.