Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Law, Education and Business
Sinaga, Ryanson Donovan
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Journal of Law, Education and Business

 1 
Analisis Penyelesaian Konflik Invasi Rusia-Ukraina dari Perspektif Hukum Internasional Syailendra Putra, Moody Rizqy; Alfarhani, Luqyana Shafira; Edyson, David; Sinaga, Ryanson Donovan
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2964

Abstract

Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 menjadi titik api yang mengguncang tatanan keamanan global. Aksi militer tersebut tidak hanya menimbulkan krisis kemanusiaan yang besar di Ukraina, tetapi juga memicu krisis ekonomi global dan memicu kekhawatiran akan ketidakstabilan keamanan di Eropa, bahkan konflik inipun berpengaruh terhadap stabilitas global. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi banyak peristiwa yang berkaitan dengan invasi Rusia terhadap Ukraina, yang menunjukkan bahwa tindakan Rusia tersebut memiliki beberapa latar belakang yang perlu dipahami. Dari perspektif internasional, konflik Rusia-Ukraina mempengaruhi hubungan internasional negara-negara, stabilitas hubungan politik antara negara-negara, keamanan global, dan hukum internasional. Untuk mengurangi dampak negatif dari konflik tersebut, perlu dilakukan perilaku yang mendukung penyelesaian sengketa internasional, stabilitas hubungan politik antara negara-negara, dan stabilitas ketentraman global. Artikel ini mengkaji invasi dari perspektif hukum internasional, khususnya menganalisis latar belakang atau tujuan terjadinya invasi yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina, menelaah dampak multidimensi yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut, serta mengeksplorasi solusi potensial untuk mengakhiri konflik. Selanjutnya metode penelitian yang akan digunakan pada artikel ini adalah metode penelitian normatif. Kami menggunakan metode tersebut Metode penelitian hukum normatif mempelajari norma dan kaidah hukum yang berlaku. Dalam konflik ini, analisis norma dan kaidah hukum internasional dan nasional membantu memahami bagaimana hukum tersebut digunakan dan bagaimana mereka mempengaruhi perilaku pihak-pihak yang terlibat, dan bagaimana solusi yang tepat dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku (Hukum Positif).
Analisis Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Aset Perusahaan: Studi Kasus Sengketa PT Busana Insan Sejahtera dan Hai Seng Sinaga, Ryanson Donovan
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5914

Abstract

Dalam hukum perdata Indonesia, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan. Artikel ini membahas secara mendalam kasus wanprestasi antara PT Busana Insan Sejahtera (PT BIS) dan Hai Seng berdasarkan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Tpg. Sengketa ini berawal dari perjanjian jual beli tanah dan bangunan senilai Rp 19 miliar, di mana Hai Seng selaku debitur hanya membayar sebagian (sekitar Rp 10 miliar) dan menghentikan pembayaran sejak tahun 2022. Melalui analisis normatif, diketahui bahwa unsur-unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata telah terpenuhi, yakni: (1) tidak dilaksanakannya prestasi sesuai isi perjanjian, (2) keterlambatan pelaksanaan kewajiban, (3) pelaksanaan tidak sesuai, serta (4) timbulnya kerugian nyata. Lebih lanjut, tindakan Hai Seng yang menguasai objek jual beli secara sepihak juga mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik dalam perjanjian. Selain itu, artikel ini juga menyoroti tanggung jawab hukum notaris dalam menerbitkan sertifikat atas nama Hai Seng tanpa pelunasan dan tanpa akta jual beli, yang dinilai menyimpang dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Perkaban Nomor 8 Tahun 2012. Oleh karena itu, kasus ini menjadi preseden penting dalam menegakkan asas pacta sunt servanda dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak kreditur yang dirugikan. Putusan pengadilan mengukuhkan bahwa wanprestasi harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat menimbulkan akibat keperdataan maupun administratif.
Analisis Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Aset Perusahaan: Studi Kasus Sengketa PT Busana Insan Sejahtera dan Hai Seng Sinaga, Ryanson Donovan
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5914

Abstract

Dalam hukum perdata Indonesia, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan. Artikel ini membahas secara mendalam kasus wanprestasi antara PT Busana Insan Sejahtera (PT BIS) dan Hai Seng berdasarkan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Tpg. Sengketa ini berawal dari perjanjian jual beli tanah dan bangunan senilai Rp 19 miliar, di mana Hai Seng selaku debitur hanya membayar sebagian (sekitar Rp 10 miliar) dan menghentikan pembayaran sejak tahun 2022. Melalui analisis normatif, diketahui bahwa unsur-unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata telah terpenuhi, yakni: (1) tidak dilaksanakannya prestasi sesuai isi perjanjian, (2) keterlambatan pelaksanaan kewajiban, (3) pelaksanaan tidak sesuai, serta (4) timbulnya kerugian nyata. Lebih lanjut, tindakan Hai Seng yang menguasai objek jual beli secara sepihak juga mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik dalam perjanjian. Selain itu, artikel ini juga menyoroti tanggung jawab hukum notaris dalam menerbitkan sertifikat atas nama Hai Seng tanpa pelunasan dan tanpa akta jual beli, yang dinilai menyimpang dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Perkaban Nomor 8 Tahun 2012. Oleh karena itu, kasus ini menjadi preseden penting dalam menegakkan asas pacta sunt servanda dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak kreditur yang dirugikan. Putusan pengadilan mengukuhkan bahwa wanprestasi harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat menimbulkan akibat keperdataan maupun administratif.
Co-Authors Alfarhani, Luqyana Shafira Batu, Jeremy Santos Lumban Edyson, David Jardhan, Rheno Moody Rizqy Syailendra Putra