Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan

Pengaruh Implementasi Protokol Kyoto Tentang Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Ditinjau Dalam Kebijakan di Indonesia Maulida, Azka Alvira; Febrianti, Syafa Marwah; Kamal, Ubaidillah
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 23 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14587375

Abstract

Permasalahan lingkungan pada perubahan iklim, mulai disoroti sejak 1980 an dengan pertemuan konferensi sebagai langkah awal untuk menangani dampak yang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan lainya. Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar, telah meratifikasi Protokol Kyoto dan menerapkannya di dalam hukum nasional. Protokol Kyoto yang mengharuskan negara Annex I mengurangi emisi gas rumah kaca, negara berkembang seperti Indonesia berpartisipasi secara sukarela melalui proyek CDM yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Indonesia terus memperbaharui kebijakannya dalam mengurangi emisi, dengan fokus pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan serta sektor energi dengan mengembangkan energi terbarukan.Dedikasi ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim dan berkontribusi pada upaya global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.
Analisis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat Maulida, Azka Alvira; Angela, Renyta Syifa
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24.2 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik di Papua bukan hanya berasal dari masalah sederhana, melainkan akar yang kompleks, termasuk sejarah kolonialisme, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, konflik identitas, ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat, dan isu-isu hak asasi manusia yang belum terselesaikan. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua memiliki sejarah konflik yang bermula dari perbedaan ras, ketidakhadiran dalam New York Agreement, dan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Dampaknya terasa dalam kesenjangan ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. Diskriminasi terhadap orang asli Papua oleh pendatang memperkuat gerakan separatisme. Labelisasi KKB sebagai teroris oleh pemerintah menyebabkan pro dan kontra, tetapi bertujuan untuk menangani ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan nasional. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan data sekunder dari literatur. Dalam perspektif hukum dan masyarakat, aksi KKB dianggap sebagai teroris dan pelanggaran HAM, yang mengganggu keamanan, mobilitas, dan pelayanan publik. Pemerintah berusaha menangani konflik dengan pendekatan dialog, penegakan hukum, dan sosialisasi kesadaran masyarakat. Terlepas dari solusi yang diberikan, penting bagi pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia dan menegakkan keadilan di Papua.