<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bone, dengan fokus pada aspek komunikasi, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pejabat di Disdukcapil, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Government telah berjalan dengan cukup baik dalam memfasilitasi layanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP elektronik, akta kelahiran, dan akta kematian. Meskipun demikian, beberapa tantangan masih ada, khususnya dalam aspek komunikasi baik internal maupun eksternal, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang menangani layanan berbasis teknologi. Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan teknik analisis digunakan model interaktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Aspek pertama yang dianalisis adalah komunikasi eksternal antara pemerintah dan masyarakat. Meskipun Disdukcapil telah melakukan upaya sosialisasi melalui berbagai saluran komunikasi, masih terdapat hambatan dalam adopsi e-Government di kalangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan di kalangan generasi yang lebih tua. Hal ini terkait dengan kurangnya pemahaman dan rasa nyaman masyarakat terhadap teknologi baru. Dari sisi komunikasi internal, meskipun pegawai di Disdukcapil sudah memiliki kemampuan dasar untuk mengoperasikan sistem, tidak ada pelatihan formal yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM, sehingga berpotensi menghambat pengembangan lebih lanjut dalam penggunaan teknologi. Aspek kedua yang menjadi fokus penelitian adalah sumber daya manusia. Meskipun Disdukcapil memiliki pegawai yang menangani layanan berbasis elektronik, pengembangan SDM secara formal belum dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyediakan pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan keterampilan teknis dan pengetahuan pegawai dalam mengelola sistem digital. Di sisi lain, dari segi sumber daya finansial, Disdukcapil telah mengalokasikan anggaran sekitar yang tergolong cukup besar dari anggaran pemerintah daerah untuk mendukung implementasi e-Government. Meskipun demikian, tantangan terkait keberlanjutan pembiayaan dan pengembangan infrastruktur teknologi masih perlu diperhatikan, mengingat kebutuhan akan sistem yang lebih canggih dan aman.]]>
