Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.155
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Gagasan Hukum Journal of Innovation Research and Knowledge Journal of Social And Economics Research Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan journal of social and economic research IJOT Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
M. Sudirman
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : journal of social and economic research

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 86/PDT.G/2009/PN.DEPOK) Desy Agatha Sari; M. Sudirman; Benny Djaja
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.389

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Pada praktiknya, terdapat PPAT yang melakukan peralihan hak atas tanah kepada pembeli tanpa sepengetahuan penjual sedangkan belum terjadi pelunasan, sehingga menimbulkan kerugian bagi penjual. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertimbangan Hakim didasarkan pada perbuatan PPAT yang bertentangan dengan asas tunai dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB), karena faktanya, PPAT tetap melakukan penomoran AJB tanpa sepengetahuan penjual (Penggugat) yang mana kemudian dijadikan dasar untuk peralihan hak dari atas nama Penggugat ke atas nama pembeli (Tergugat I) dalam bentuk sertifikat. Pertanggungjawaban hukum PPAT selain secara keperdataan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, secara administratif adalah potensi dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya, dan secara pidana adalah potensi diancam dan dipidana karena melakukan pemalsuan akta otentik secara bersama-sama.
Co-Authors Benny Djaja Chandra Yusuf Danial Rasyid Desy Agatha Sari Dicky Budiman Edi Prasetyo Endy M. Astiwara Erny Kencanawati Inah Rofikhoh Indri Eka Pratiwi Julianti Putri Wajim Kevien Dicky Aldison Lollyta Julius Matara, Opa Jermias Nuhriwin NUR AINI Patricia Audrey Ruslijanto Rachmawati Septiana, Risa Sirajuddin Sailellah Venti Arista Lakuteru Wahyu Sulistiadi