<![CDATA[Lelang merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian kredit macet melalui penjualan yang ditetapkan secara hukum. Pihak bank sebagai pemberi kredit memiliki hak untuk menjual barang jaminan saat debitur wanprestasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, bank sebagai penjual sering mengalami kendala yang menyebabkan barang jaminan menjadi sulit atau bahkan tidak dapat dilelang karena permasalahan seperi renvoi dokumen, antrian jadwal lelang yang terlalu lama, pemilik agunan merupakan pihak ketiga bukan debitur, agunan dalam bentuk rumah namun SHM yang menjadi barang jaminan hanya sebagian rumah, dan adanya kekurangjelasan batas agunan yang berupa tanah sawah dan adanya gugatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan lelang eksekusi objek hak tanggungan dan mengetahui penyebab dari kendala yang dialami oleh bank sebagai penjual objek lelang eksekusi objek hak tanggungan dan solusinya. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (non-doctrinal) untuk mengkaji pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait dengan hak tanggungan atas tanah. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan lelang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada karena faktor-faktor diluar hukum yang menghambat lelang dan menyebabkan barang jaminan tidak dapat dilelang. Diperlukan peningkatan substansi hukum seperti ketelitian dalam proses administrasi bank, proses pemberian kredit dan pemeliharaan dokumen yang akurat. Peningkatan reformasi struktural dengan memperbaiki efisiensi dan ketersediaan sumber daya manusia di KPKNL serta perbaikan budaya dengan mendorong pendekatan yang lebih profesional dari semua pihak yang terlibat dalam proses lelang, termasuk kreditur, debitur dan notaris.]]>
