Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Idea Hukum Jurnal Hukum Inconcreto
Habibie, muhammad Mirza
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
POLITIK HUKUM PASAL 176 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN PROSPEK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH Habibie, muhammad Mirza
Jurnal Idea Hukum Vol 9, No 1 (2023): Jurnal Idea Hukum
Publisher : MIH FH UNSOED

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jih.2023.9.1.412

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran secara jelas mengenai politik hukum Pasal 176 UU Cipta Kerja serta bagaimana prospek terhadap hubungan antara pusat dan daerah. Indonesia merupakan negara kesatuan yang mana terdiri dari beberapa daerah yang secara teritorial terpencar-pencar. Pemencaran secara kewilayahan berdampak pada pemencaran kekuasaan. Pola pemencaran tersebut dilakukan dengan otonomi luas yang mana desentralisasi sebagai pilihan utama, desentralisasi ini sebagai gambaran pemencaran ideal yang diharapkan peran serta daerah untuk mengelola dan mengurus urusan sendiri secara mandiri. Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal dengan pembagian pemerintahan yang mana diatur dalam konstitusi dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbulkan kontroversi dikalangan akademis, hal ini dikarenakan pembentukan UU tersebut menggunakan metode omnibus law. Omnibus law merupakan hal baru dalam teknik pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Teknik atau metode ini tidak diakomodir dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 176 UU Cipta Kerja mengatur tentang perubahan dan penambahan pasal yang terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hubungan pusat dan daerah pasca terbentuknya UU Cipta kerja mengalami perubahan kewenangan dan pembagian urusan berimplikasi pada perubahan pembagian keuangan daerah. Perubahan keuangan akan mengikuti peralihan kewenangan dan penambahan urusan. Benturan kepentingan pusat dan daerah yang terdapat dalam UU Cipta Kerja mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang cenderung sentralistik sebagaimana ditentukan dalam UU Cipta Kerja, berpotensi menimbulkan konflik atau sengketa antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Business Judgment Rule in the Amendment of the State-Owned Enterprises Law Habibie, Muhammad Mirza; Catur Rini, Yuliani; Winkar Setya, Kartika; Sukirno
Jurnal Hukum In Concreto Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Hukum In Concreto Volume 4 Nomor 2 2025
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35960/inconcreto.v4i2.1904

Abstract

The third amendment to the BUMN Law marks a new paradigm in BUMN management, adopting the Business Judgment Rule (BJR) doctrine. The material of the amendment is that BUMN directors cannot be held legally responsible for losses that occur if it is proven that the loss was not caused by error or negligence, decisions were taken in good faith and caution, there was no conflict of interest, and preventive measures were taken to prevent or stop losses. This BJR changes the pattern of directors' accountability, BUMN losses are no longer considered state financial losses so that they are not included in the realm of corruption based on the Corruption Law, this study uses a normative legal method through a doctrinal and conceptual approach, and uses secondary data. The analysis used uses the deductive method. With the amendment to the Law, it provides guidance for directors to be more careful in carrying out BUMN business processes. Providing certainty to corporate directors professionally without being overshadowed by fear of criminalization.
Co-Authors Catur Rini, Yuliani SUKIRNO Winkar Setya, Kartika