Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review
Setya Putri, Benita
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Unes Law Review

 1 
Hak Prioritas Terhadap Perolehan Tanah Negara Bekas Hak Eigendom Khoirunnisa, Ira; Setya Putri, Benita; Laili Nikmah, Nur
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2183

Abstract

Tanah bekas hak barat yang belum atau tidak segera dilakukan konversi akan menimbulkan sengketa kepemilikan tanah seperti dalam Putusan MA Nomor 109 PK/Pdt/2022 tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah bekas hak eigendom yang sampai saat ini belum dilakukan konversi oleh pemegang haknya sehingga akibat hukumnya yaitu Tanah sengketa tersebut berubah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau disebut dengan tanah negara bekas hak eigendom. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis aturantif yang merupakan penelitian yang diarahkan untuk mengkaji implementasi asas-asas atau aturan-aturan dalam hukum aturantif. Tanah Eigendom yang belum dilakukan konversi masih dimungkinkan untuk mendapatkan bukti kepemilikannya melalui pengajuan hak baru pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan surat keterangan kepemilikan yang dikeluarkan oleh kepala kecamatan/kelurahan wilayah setempat.
Hak Prioritas Terhadap Perolehan Tanah Negara Bekas Hak Eigendom Khoirunnisa, Ira; Setya Putri, Benita; Laili Nikmah, Nur
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2183

Abstract

Tanah bekas hak barat yang belum atau tidak segera dilakukan konversi akan menimbulkan sengketa kepemilikan tanah seperti dalam Putusan MA Nomor 109 PK/Pdt/2022 tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah bekas hak eigendom yang sampai saat ini belum dilakukan konversi oleh pemegang haknya sehingga akibat hukumnya yaitu Tanah sengketa tersebut berubah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau disebut dengan tanah negara bekas hak eigendom. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis aturantif yang merupakan penelitian yang diarahkan untuk mengkaji implementasi asas-asas atau aturan-aturan dalam hukum aturantif. Tanah Eigendom yang belum dilakukan konversi masih dimungkinkan untuk mendapatkan bukti kepemilikannya melalui pengajuan hak baru pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan surat keterangan kepemilikan yang dikeluarkan oleh kepala kecamatan/kelurahan wilayah setempat.
Co-Authors Khoirunnisa, Ira Laili Nikmah, Nur