Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Innovative: Journal Of Social Science Research

The Consequences of a Breach in The Store Lease Agreement at The Stage II Petisah Market Medan Siregar, Dahris; Simanjuntak, Fitria Syahputri; Elyani, Elyani; Na’im, Khairun
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9375

Abstract

PUD. Pasar dapat mencapai kesepakatan atau musyawarah untuk menyelesaikan sengketa sewa toko yang dilakukan terhadap tindakan wanprestasi pedagang. Perjanjian antara pedagang dan PUD di Pasar Kota Medan di Pasar Petisah Tahap II tentang sewa tempat usaha toko perlindungan hukum untuk para pedagang, hak dan kewajiban setiap pihak, tanggung jawab dan tugas PUD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa penyewa melakukan kesalahan dalam perjanjian sewa menyewa toko di Pasar Petisah Tahap II dan akibat hukum dari kesalahan penyewa tersebut. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, di mana hukum dianggap baik sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang (law in books) atau sebagai kaidah atau standar yang dianggap sesuai untuk berperilaku manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan teori-teori hukum. dan praktik hukum positif terkait perjanjian sewa menyewa menurut KUHPerdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan penyewa gagal memenuhi perjanjian sewa toko di Pasar Petisah Tahap II termasuk faktor kelalaian penyewa seperti keterlambatan, masalah keuangan dan masalah lokasi. Hukum harus memberikan peringatan awal tentang konsekuensi pelanggaran perjanjian sewa menyewa tempat berjualan, terutama di Pasar Petisah Tahap II, selanjutnya, jika pedagang tidak berperilaku baik setelah surat peringatan diberikan Dengan demikian, PUD Pasar Kota Medan, yang mengelola Pasar Petisah Tahap II, memiliki otoritas untuk secara sepihak membatalkan kontrak sewa-menyewa tersebut.
The Role of Binjai Resort Police in Preventing Crime Motorcycle Gangs in Binjai City Maharrani, Siti; Elyani, Elyani; Na’im, Khairun; Darma, Mospa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10504

Abstract

Public concern about the increasing cases of motorcycle gangs in Binjai City. A motorcycle gang is a group of teenagers who like to ride motorcycles together, such as convoys or touring. In fact, motorcycle gangs are the same hobby of several people, but lately it has been increasingly unsettling the people of Binjai City. This study examines the reasons why motorcycle gangs commit crimes in the Binjai Police Resort Police area, and how the Binjai Resort Police handle motorcycle gang crimes in Binjai City. In this study, empirical juridical was used. This study aims to clarify the variables that allow motorcycle gangs to operate inside the Binjai Resort Police Police jurisdiction and commit crimes and how the Binjai Resort Police handle motorcycle gang crimes. Primary, secondary, and qualitative data analysis were all employed in this study. The results showed that several factors contributed to the crimes committed by the Motorcycle Gang in Binjai City., at first, the members of the Motorcycle Gang only sought identity and eventually committed the crime; economic factors, where motorcycle gang perpetrators get money to buy firearms and drugs. The efforts of the Binjai Resort Police to combat crimes committed by Motorcycle Gangs include criminal efforts, known as penal efforts, and non-penalty efforts, namely preventive efforts, namely conducting patrols and raids on the road, and pre-emtip efforts, namely providing socialization and counseling to the public about the dangers of crimes caused by the actions of Motorcycle Gang members.
Negligence Of Public Transport Drivers As a Result Of The Train Accident (Case Study of the Decision of the Medan District Court Class I-A Number 905/Pid.B/2022/PN.Mdn tanggal 28 Juni 2022) Dengah, Febby Ananda; Elyani, Elyani; Na’im, Khairun
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16439

Abstract

Traffic and road transport have a strategic duty to promote national growth and integration as part of initiatives to enhance public welfare, as stipulated by the Republic of Indonesia's 1945 Constitution. In order to support economic growth, the advancement of science and technology, regional autonomy, and state administration accountability, road traffic and transportation which are components of the national transportation system must be developed in all of its potential and roles to ensure safety, welfare, traffic order, and road transportation. The normative juridical method used is a case approach. In research that uses a case approach that needs to be understood, one must understand the legal reasons that the judge uses to make a decision. This study uses qualitative analysis. Logical reasoning, analysis, logic, induction, deduction, analogy, comparison, and so forth are often used in qualitative analysis. The author will discuss the criminal liability of negligent public transportation drivers who cause train accidents in the city of Medan.
Penyelesaian Kejahatan Genosida yang Dilakukan oleh Pemerintah Myanmar Terhadap Etnis Muslim Rohingya di Myanmar dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional Zebua, Efiziduhu; Sitepu, Karolina; Na’im, Khairun; Darma, Mospa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20208

Abstract

Genosida merupakan pelanggaran berat dalam hukum pidana internasional yang bertujuan melenyapkan suatu kelompok berdasarkan identitas etnis, ras, atau agama. Kasus kekerasan terhadap etnis Muslim Rohingya di Myanmar menjadi salah satu contoh nyata dari kejahatan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab kejahatan genosida terhadap Rohingya dan menganalisis upaya penyelesaiannya melalui pendekatan hukum pidana internasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi pustaka terhadap dokumen hukum primer dan sekunder. Hasil menunjukkan bahwa tindakan militer Myanmar memenuhi unsur genosida menurut Pasal 6 Statuta Roma. Faktor penyebab mencakup sejarah diskriminasi, kebijakan politik eksklusif, dan lemahnya perlindungan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan tanggung jawab pidana individu melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC) serta tanggung jawab negara secara hukum internasional untuk mencegah impunitas dan menegakkan keadilan bagi korban. Kata kunci: genosida, Rohingya, hukum pidana internasional, ICC, Statuta Roma.
Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Organ Tubuh (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN.Lbp Tanggal 24 Juli 2024 Husna, Rifka Syafira; Sitepu, Karolina; Na’im, Khairun
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.21121

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi organ tubuh merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak fisik, psikis, sosial, dan hukum bagi korban. Tingginya permintaan organ, khususnya ginjal, mendorong munculnya pasar gelap dan jaringan kriminal terorganisir, sehingga menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN.Lbp, yang berakhir dengan putusan bebas karena unsur pembuktian tidak terpenuhi sesuai Pasal 183 KUHAP. Faktor utama penyebab kasus ini meliputi kemiskinan, rendahnya pendidikan, ketidakharmonisan keluarga, lemahnya kesadaran hukum, serta tingginya permintaan organ. Hasil penelitian menegaskan pentingnya penerapan pembuktian yang tepat, penguatan regulasi donor organ, edukasi hukum masyarakat, peningkatan kapasitas aparat, dan kerja sama lintas sektor untuk menjamin perlindungan HAM serta efektivitas penegakan hukum.