Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal ADAM : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Harahap, Kasmuddin
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

 1 
SUATU KAJIAN KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME Harahap, Kasmuddin
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i11.2024.4839-4848

Abstract

Keberadaan kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan hukum yang lebih tinggi, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, menyulitkan transparansi kebijakan daerah yang demokratis dalam pemerintahan yang bersih tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gabungan antara penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif digunakan dalam metode penelitian. Metode penelitian hukum empiris melibatkan wawancara mendalam serta observasi, dengan data yang disusun dan dievaluasi secara kualitatif. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum di analisis secara normatif dengan menggunakan pendekatan historis, komparatif, peraturan perundang-undangan, dan konseptual, sesuai kebutuhan. Hasil kajian dan diskusi menunjukkan bahwa Perda tentang partisipasi masyarakat dalam mengkritisi kebijakan di Pemda Padang Lawas masih sedang dikaji oleh eksekutif; ada upaya untuk mendorong partisipasi kritis dan konstruktif melalui Musrenbangdes serta penggunaan HP dalam pemerintahan yang bersih. Indikasi praktik KKN tidak hanya terjadi di pemerintah pusat tapi juga di Pemda; partisipasi masyarakat penting untuk mencegah KKN dalam kebijakan daerah. Keterbukaan penting untuk pendidikan politik rakyat daerah dan kebijakan daerah yang partisipatif. Penggunaan wewenang yang tidak tepat dalam perencanaan kebijakan daerah bisa berakibat fatal, sehingga partisipasi masyarakat diperlukan. Hak asasi warga harus dilindungi secara hukum dalam menghadapi setiap kebijakan daerah.
SUATU KAJIAN KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME Harahap, Kasmuddin
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i11.2024.4839-4848

Abstract

Keberadaan kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan hukum yang lebih tinggi, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, menyulitkan transparansi kebijakan daerah yang demokratis dalam pemerintahan yang bersih tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gabungan antara penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif digunakan dalam metode penelitian. Metode penelitian hukum empiris melibatkan wawancara mendalam serta observasi, dengan data yang disusun dan dievaluasi secara kualitatif. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum di analisis secara normatif dengan menggunakan pendekatan historis, komparatif, peraturan perundang-undangan, dan konseptual, sesuai kebutuhan. Hasil kajian dan diskusi menunjukkan bahwa Perda tentang partisipasi masyarakat dalam mengkritisi kebijakan di Pemda Padang Lawas masih sedang dikaji oleh eksekutif; ada upaya untuk mendorong partisipasi kritis dan konstruktif melalui Musrenbangdes serta penggunaan HP dalam pemerintahan yang bersih. Indikasi praktik KKN tidak hanya terjadi di pemerintah pusat tapi juga di Pemda; partisipasi masyarakat penting untuk mencegah KKN dalam kebijakan daerah. Keterbukaan penting untuk pendidikan politik rakyat daerah dan kebijakan daerah yang partisipatif. Penggunaan wewenang yang tidak tepat dalam perencanaan kebijakan daerah bisa berakibat fatal, sehingga partisipasi masyarakat diperlukan. Hak asasi warga harus dilindungi secara hukum dalam menghadapi setiap kebijakan daerah.
Co-Authors Ermawita, Ermawita Harahap, Arsyad lubis, ilham sahdi MARA JUDAN RAMBEY Nasution, Hanifah Nur Nasution, Sari Wahyuni Rozi Rahmad Fauzi Sari, Lia Purnama Siregar, Hotmaida Lestari Siregar, Lukman Hakim ZAINY, AHMAD