Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM) Innovative: Journal Of Social Science Research West Science Law and Human Rights
Halkis, Mhd.
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

 1 
KEWENANGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM ORGANISASI KEMASYARAKATAN Hamdi Karim, Muhammad; Halkis, Mhd.; Nefo Handayani, Susaningtyas
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 3 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i3.2024.1057-1068

Abstract

Prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara memiliki relevansi dalam konteks negara hukum Indonesia termasuk proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Keputusan atau beschikking merupakan pelaksanaan tindakan pemerintahan, yang sendiri timbul dari kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pemerintah. Tujuan penelitian untuk menganalisis kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pencabutan status badan hukum ormas. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, dan pendekatan konsep atau conseptual approach. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pencabutan status badan hukum organisasi kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 memiliki perbedaan sehingga mempengaruhi kewenangan Menkum HAM, sehingga Menkum HAM memiliki wewenang untuk menerbitkan surat keputusan untuk mencabut status badan hukum ormas dengan mengeluarkan Surat Keputusan hal mana diperoleh secara atributif
ANCAMAN ASIMETRIS INTOLERANSI TAKFIRI TERHADAP EKSISTENSI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI BANGSA REPUBLIK INDONESIA Kurnia, Dedi; Halkis, Mhd.; Sutanto, Rudy
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 1 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i1.2024.388-406

Abstract

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah sebuah konsensus dari para pendiri bangsa yang berfungsi untuk mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, seluruh sistem ketatanegaraan harus sesuai dengan pancasila. Namun belakangan ini, nilai-nilai Pancasila tercederai oleh kelompok-kelompok takfiri yang intoleran, sehingga mengancam eksistensi ideologi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana ancaman intoleransi takfiri terhadap eksistensi ideologi Pancasila dan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari ancaman asimetris Intoleransi takfiri. Metode dan desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dampak dari ancaman asimetris intoleransi takfiri dengan pandangan tafsir keagamaannya yang cenderung distorsif. rigid, kaku, dan beku berpotensi besar terhadap eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.
Co-Authors Fajar Hermansyah Hamdi Karim, Muhammad Harahap, Sahnan Sulaiman Karim, Muhammad Hamdi Kertopati, Susaningtyas Nefo Kurnia, Dedi Nefo Handayani, Susaningtyas Prakosa, Chandra Ariyadi Rachman , Arif Rudy Sutanto Susilo, Tarsisius