Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Yolanda, Charyena
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan

 1 
TINJAUAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERKAIT PERLINDUNGAN SPESIES LANGKA UNTUK INVESTASI DI BAWAH REZIM WTO DAN CITES Yolanda, Charyena; Dwi Putri Lestarika, S.H., M.H.; Wefy Efticha Sary, S.H., M.H.
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v12i4.12826

Abstract

Perlindungan spesies langka dan kebijakan investasi sering kali berada dalam posisi yang bertentangan, menciptakan tantangan dalam penyelarasan regulasi nasional dengan komitmen internasional. Indonesia telah berupaya menyeimbangkan kepentingan investasi dengan perlindungan spesies ikan yang terancam punah melalui kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI). Kebijakan ini selaras dengan Appendix I CITES dan Pasal XX GATT 1994, yang memberikan dasar hukum bagi pembatasan perdagangan atas dasar perlindungan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan tersebut dapat dijustifikasi dalam kerangka hukum perdagangan internasional serta potensi perbedaan interpretasi oleh Dispute Settlement Body (DSB) WTO. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa meskipun Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, keputusan DSB dapat berbeda tergantung pada argumentasi hukum yang diajukan oleh pihak yang bersengketa. Namun, WTO dan CITES memberikan ruang negosiasi yang cukup bagi negara anggotanya untuk mengharmonisasi kebijakan investasi dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, negara-negara anggota WTO dan CITES sebaiknya mengedepankan dialog dan negosiasi dalam menyikapi kebijakan Indonesia daripada membawa sengketa ke ranah hukum internasional.
Co-Authors Dwi Putri Lestarika, S.H., M.H. Wefy Efticha Sary, S.H., M.H.