Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.74
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer) JURIKOM (Jurnal Riset Komputer) Awang Long Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum LEGAL BRIEF Jurnal Kewarganegaraan International Journal of Social Science Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal ABDIMAS Budi Darma Journal International of Lingua and Technology Innovative: Journal Of Social Science Research KETIK : Jurnal Informatika
Siburian, Henry Kristian
Universitas Budi Darma, Medan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Kewarganegaraan

 1 
Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia Baren Sipayung; Sardjana Orba Manullang; Henry Kristian Siburian
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4710

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan pidana mati dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia yang di dalamnya juga terdapat perbandingan sistem hukum dengan negara lain. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal, yang menggunakan studi literatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat ahli, kesenjangan penelitian terdahulu, dan analisis dampak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) terhadap pidana mati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia masih dipertahankan, hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan hukum (KUHP dan peraturan perundang-undang lainnya). Dengan diundangkannya KUHP baru, maka pidana hukuman mati tidak lagi merupakan pidana pokok melainkan pidana khusus (narkotika, terorisme, korupsi, dan hak asasi manusia). Hal tersebut menunjukkan politik hukum pidana telah diterapkan dengan menjunjung tinggi HAM dan sebagai hasil atas perbandingan sistem hukum pemidanaan yang berkembang di beberapa negara maju seperti Amerika yang memperlakukan pidana mati sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Kata Kunci: Hukuman Mati, Perbandingan Sistem Hukum, Hak Asasi Manusia
Perumusan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Berpotensi Menimbulkan Sengketa Ketatanegaraan Henry Kristian Siburian; Baren Sipayung; Andi Wahyudi; Rendra Alfonso Octavianus; Suyanto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5358

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengadopsi pendekatan doktrinal sebagai metode penelitian. Dalam pengumpulan data, metode studi kepustakaan dan dokumentasi digunakan. Proses analisis data terdiri dari beberapa tahapan yaitu perolehan data, reduksi data, penyajian data, dan validasi. Dalam penelitian ini mengkaji kasus perumusan UU cipta kerja klaster ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan sengketa ketatanegaraan. UU Ciptaker klaster ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan adanya gugatan judicial review oleh pekerja sebagai pihak yang mengalami kerugian konstitusionalitas. Jika judicial review dikabulkan oleh MK, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan sengketa ketatanegaraan antara MK sendiri dengan Pemerintah (DPR dan/atau Presiden) selaku pembuat UU. Berdasarkan studi kasus hakim Aswanto dan menyikapi dinamika perubahan maupun putusan judicial review UU MK, adanya pembatalan UU berpengaruh negatif hal terhadap kelangsungan karier hakim MK maupun materi perubahan UU MK yang merugikan hakim MK itu sendiri. Kondisi ketidakharmonisan antara MK dengan DPR dan/atau Pemerintah jika berlarut-larut dapat menciptakan friksi kewenangan yang juga berpotensi menimbulkan adanya potensi sengketa ketatanegaraan. Kata Kunci: Cipta Kerja, Ketenakerjaan, Sengketa Ketatanegaraan
Co-Authors Alwin Fau Andi Wahyudi Andjarwati, Any - Any - Andjarwati Arifin, Soeb Arifin, Soeb Baren - Sipayung Baren - Sipayung Baren Sipayung Baren Sipayung BENI SETIAWAN Chandra Frenki Sianturi Dedi Gunawan Saputra Dongoran, Atriyanti Ratu Pelita Efori Buulolo Eko Setyo Nugroho Nugroho Febrina Nafasati Prihantini Fince Tinus Waruwu Hutabarat, Sumiaty Adelina Irsan Rahman, Irsan Kamar, Karnawi - Karnawi - Kamar Lince T Sianturi Lince Tomoria Sianturi M Mongdong, Novita Manulang, Sardjana Orba Mesran, Mesran Mohamad Hidayat Muhtar Muhammad Ade Kurnia Harahap Muhammad Farhan Rizki Ojahan Sihombing Oktafrida Saragih Prihantini, Febrina Nafasati Putri, Ditta Kristina RAHMAT SETIAWAN Rendra Alfonso Octavianus Sardjana Orba Manulang Sardjana Orba Manullang Siagian, Edward Robinson Sihombing, Ojahan Sinurat, Sinar Sipayung, Baren - Situmorang, Pandia Gunawan Situmorang, Pandia Gunawan Suginam Suyanto Wahyuni, Ni’mah Widiyastuti, Sri Yep Prie Nofita Zalukhu