Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Hukum Respublica

Efektifitas Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dewi, Ratna; Nuriyatman, Eko
Jurnal Hukum Respublica Vol. 16 No. 2 (2017): Hukum Bisnis dan Hukum Tata Negara
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.977 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v16i2.1444

Abstract

Tujuan penelitian ini menjelaskan efektifitas kewenangan DIY berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan. Pendekatan penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data dari responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan setiap kebijakan yang dibuat oleh Sri Sultan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika tidak diimplementasikan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Implementasi desentralisasi asimetris di DIY belum terlaksana secara maksimal dikarenakan masih terdapat beberapa amanat UUK DIY yang belum diterapkan dalam hal: Pertama, dalam hal penyerapan dana keistimewaan, belum diimplementasikan dengan baik dikarenakan penyaluran anggaran pada tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berefek pada keterlambatan transfer anggaran dan mundurnya agenda-agenda yang telah direncanakan oleh masing-masing KPA. Kedua, dalam hal kebudayaan belumlah optimal dikarenakan Pemerintah DIY dan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum menyelesaikan Perdais tentang Kebudayaan. Kesimpulan penelitian ini bahwa Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Keistimewaan DIY mengenai 5 (lima) kewenangan belum dilakukan secara maksimal, karena baru dapat diselesaikan tiga Perdais tentang pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY, tentang rencana tata ruang wilayah dan tentang kelembagaan. Namun, pada saat penelitian ini dilakukan ada 2 (dua) Raperdais yang belum selesai, yaitu tentang kebudayaan dan pertanahan.
Analisis Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina dalam Menunjang Pengembangan Masyarakat di Kecamatan Sungai Gelam Provinsi Jambi Tahun 2015-2016: Pertanggung Jawaban Perusahaan Nuriyatman, Eko
Jurnal Hukum Respublica Vol. 17 No. 2 (2018): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.454 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v17i2.1572

Abstract

Tujuan penelitian untuk menjelaskan analisis program CSR Pertamina dalam menunjang pengembangan masyarakat di Kecamatan Sungai Gelam Provinsi Jambi tahun 2015-2016. Metode penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan metode yuridis-empiris. Hasil penelitian bahwa program CSR yang dilakukan PT Pertamina EP Field Jambi salah satunya di Kecamatan Sungai Gelam, merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada lingkungan perusahaan. Kegiatan CSR yang dilakukan oleh Pertamina EP Field Jambi pada tahun 2015-2016 sangatlah bermanfaat dan berguna untuk masyarakat dimulai dari TOGA, Posyandu, kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan penanaman jagung pada lahan tidur di Desa Kebun Sembilan dan Desa Talang Belido. Kegiatan ini mampu menunjang dan memperbaiki perekonomian warga secara baik bila dilakukan secara berkelanjutan oleh PT Pertamina EP Field Jambi.
URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DEEPFAKE MELALUI ARTFICIAL INTELIGENCE (AI) DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA Nur Haida, Rendi Syaputra; Nuriyatman, Eko
Jurnal Hukum Respublica Vol. 24 No. 01 (2024): Jurnal Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v24i01.23327

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan hukum yang lebih spesifik untuk melindungi korban dari penyalahgunaan teknolgi deepfake di indonesia khususnya dari perspektif hukum pidana. Dalam era teknologi yang semakin canggih, Artificial intelligence (AI) telah menjadi salah satu ancaman serius bagi keamanan dan privasi setiap orang. Salah satunya yaitu deepfake AI yang merupakan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membuat, menggabungkan, dan menempatkan gambar atau video atau audio untuk memanipulasi dan menghasilkan konten palsu. Dalam hal ini pemerintah belum membuat dan memiliki aturan khusus mengenai kejahatan AI ini, semakin banyak korban dan pelaku kejahatan tetapi aturan masih kabur. UU Pornografi, UU Perlindungan Data Pribadi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik hanya sebatas pencegahan saja dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis regulasi yang ada dan memahami bagaimana hukum dapat melindungi korban penyalahgunaan deepfake. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundangundangan, perbandingan, dan analisis konseptual untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang ada.