Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial
Jhohari, Nur Alfian
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial

 1 
Anomali Kebijakan Publik oleh Trias Politika dalam Perspektif Hukum Politik Islam Jhohari, Nur Alfian
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v4i1.803

Abstract

Pencapaian keberhasilan suatu program ataupun kebijakan publik tidak terlepas dari peran Trias Politika yang mempunyai pengaruh dalam menentukan suatu kebijakan tersebut. Cita-cita dan kesejahteraan suatu bangsa ditentukan bagaimana pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam menetukan kebijakan publik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, kenyataannya kerap kali tidak relevan sebagaimana mestinya. Tindakan penyimpangan, penyelewengan, anomali dan tindakan yang tidak diharapkan lainnya masih sering terjadi atas ulah pemegang kekuasaan, terkhusus komponen pemerintah yang termasuk ke dalam Trias Politika. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengkaji tindakan anomali kebijakan publik oleh Trias Politika ditinjau berdasarkan perspektif Hukum Politik Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, dengan melakukan beberapa tinjauan literatur secara mendalam terhadap karya-karya ilmiah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tindakan anomali kebijakan publik yang dilakukan Trias Politika telah memberikan dampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat secara signifikan serta telah menciderai kepercayaan rakyat serta rusaknya sistem demokrasi di Indonesia. Dilihat berdasarkan perspektif Hukum Politik Islam tentu hal ini tidak selaras dengan prinsip dasar Hukum Politik Islam, yakni prinsip kedaulatan, keadilan, musyawarah dan ijma’, persamaan, hak dan kewajiban negara dan rakyat, serta amar ma’ruf nahi munkar.
Co-Authors