Perspektif Tentang Perkembangan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Di Kabupaten KutaiKartanegara Kalimantan Timur - Ali Taufik (Jurnal Pendidikan : Riset dan Konseptual, 2019)
Indonesia secara geografis merupakan bagian negara yang tersebar dengan jumlah kepulauan mencapai lebih dari 3600 pulau. Termasuk di dalamnya Kabupaten KutaiKartanegara di Kalimantan Timur yang letak geografisnya sangat sulit untuk dijangkau ,Sementara dalam program pembangunan pendidikan secara proses penyediaan komponen berdasarkan standar pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi dengan sempurna di semua daerah. Penelitian ini mengambil perkembangan pendidikan jarak jauh di Indonesia mengingat saat ini secara komponen penunjang dengan peran penerapan teknologi dapat dikembangkan dengan baik melalui dukungan dan kesiapan dari berbagai pihak, baik pemerintahan,setempat, lingkungan pendidikan, maupun masyarakat sendiri. Terkait hal tersebut penelitian akan penerapan aplikasi tersebut harus dilakukan untuk lebih mempertegas permasalahan dan hambatan yang terjadi di Indonesia terkait Perkembangan Pendidikan jarak jauh sehubungan dengan penetapan rencana pembangunan Indonesia menetapkan Pendidikan seumur hidup. Untuk itu penulis penetapan metode deskriptif yang diterapkan guna mendapatkan informasi yang terfokus kepada lingkup penelitian dengan dukungan data yang relevan ditunjang dengan hasil wawancara, observasi serta dokumentasi guna menetapkan semua hasil dasar dalam latarbelakang, teori serta kondisi dapat dievaluasi secara luas dengan penguraian mengacu kepada proses perkembangan pendidikan jarak jauh di indonesia. Secara sistem jaringan telekomunikasi semua wilayah telah dapat mengakses sistem teknologi elektronik dengan baik. Akan tetapi secara potensi belum dapat dimanfaatkan dengan baik. Kesimpulan Indonesia dengan kepulauan serta kondisi topografis yang ekstrem di berbagai daerah belum sepenuhnya mengoptimalkan teknologi elektronik dan komunikasi sebagai dasar pelaksanaan pendidikan sehubungan dengan paradigma dan regulasi terkait hal tersebut secara tegas dan jelas ditetapkan pemerintah baik daerah, propinsi dan pusat.