SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN DALAM PERSPEKTIF DEMOKRATISASI - Rofiq Nurhadi (Jurnal Pendidikan Surya Edukasi (JPSE), 2016)
Pesantren sebagai lembaga pendidikan elitis yang diorientasikan  untuk melahirkan kelompok elit (pemimpin) agama cenderung melahirkan problem demokratisasi. Melalui kajian literatur dengan pendekatan filosofis mengenai  gaya kepemimpinan, kultur  dan model pembelajaran di pesantren  dapat disimpulkan bahwa problem utama bagi upaya demokratisasi sistem pendidikan pesantren adalah terletak pada dua faktor. Pertama adalah faktor teologis. Secara teologis agama yang dijadikan kerangka bagi pelaksanaan pendidikan pesantren cenderung melahirkan pendekatan indoktrinasi serta cenderung memunculkan mandat dan emosi keagamaan seperti otoriterisme dan pengukuhan identitas komunal. Kedua adalah faktor kultural yang diwarisinya dari lembaga semacam ini sebelum mengalami islamisasi. Besarnya otoritas kyai dan keluarganya menandai karakteristik kultur pesantren. Terhadap yang pertama maka pendekatan indoktrinasi perlu diimbangi dengan pendekatan-pendekatan yang menekankan pada proses. Untuk itu perlu dibedakan antara agama sebagai wahyu yang bersifat mutlak dan agama sebagai produk sejarah yang bersifat relatif. Kemutlakan hanya ada dalam ajaran Tuhan itu sendiri dan tidak pada tafsir yang bersifat historis tentang itu yang harus selalu bersifat relatif, terbuka dan plural. Adapan terhadap yang kedua demokratisasi dapat dibangun dengan meningkatkan partisipasi masyarakat pemiliknya dalam pengelolaan pesantren.