ASPEK HUKUM TERHADAP PERIZINAN EKSPLORASI HUTAN - N, Arifuddin (Jurnal Pemberdayaan Hukum, 2017)
Bahasa Indonesia sebagai negara hukum mengatur banyak aspek dalam masyarakat yang hidup, misalnya dalam eksplorasi hutan. Yuridish berdasarkan hal ini, disebutkan secara konstitusional di negara Republik Indonesia 1945 dan kemudian diatur lagi dalam undang-undang nomor 41, 1999 tentang Kehutanan. Itu menjelaskan hukum untuk memberikan aturan tentang eksplorasi hutan seperti mekanisme tunjangan, pembatasan, dilarang dan sanksi.Eksplorasi hutan untuk memungkinkan pemberian oleh pemerintah tidak efektif, karena hanya keuntungan ekonomi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah, di sisi lain masyarakat lokal semakinkehilangan kekuatan karena hasil hutan yang diambil tidak seimbang. Kehilangan kontrol dan rendahnya kepercayaan masyarakat  enyebabkan kekeliruan dalam implementasi memungkinkan yang akhirnya eksplorasi hutan tidak sesuai dengan prinsip konservasi. Akhirnya, sistem Izinkan sekarang belum menyeimbangkan pemberian hutan yang diuntungkan.