PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PEMENANG TENDER DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSEKONGKOLAN TENDER DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (Analisis Putusan KPPU No.05/KPPU-L/2008) - Quinn Djuang, Merry Edel; Hasan, Suharsi (Jurnal Pemberdayaan Hukum, 2016)
Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pengusaha pemenang tender dalam penyelesaian sengketa persekongkolan tender di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis, menilai posisi pengusaha sebagai pemenang tender dalam penyelesaian sengketa persekongkolan tender dalam Putusan Komisi No. 05 / KPPU - L / 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu studi dokumen hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pemenang tender dalam penyelesaian sengketa persekongkolan tender di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa persekongkolan tender dalam Putusan Komisi No. 05 / KPPU - L / 2008 tidak mempertimbangkan ajaran rule of reason karena dalam kasus tersebut tidak ada bukti adanya kecurangan tender antara Uniteknindo PT Sarana Inti dan PT. Tunggal Jaya Santika. Dalam hal ini tidak ada buktikerjasama dalam bentuk interaksi langsung di antara mereka dalam persiapan dokumen tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 tahun 2010 tentang Pedoman untuk Pasal 22 UU Anti Monopoli tentang Larangan Konspirasi di Tender. Akibatnya keputusan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum terhadap penawar kedua perusahaan.