ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.96 TAHUN 2012 TENTANG PELAYAAN PUBLIK DI PEMERINTAHAN KECAMATAN PASARWAJO KABUPATEN BUTON SULAWESI TENGGARA (STUDI PERBANDINGAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPANYA) - Gazalin, Junaid (Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan, 2016)
Penelitian ini bertujuan untuk : (1). Untuk mengetahui Penerapan Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012 Tentang Pelayaan Publik  di Pemerintahan Kecamatan Pasarwajo. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012 Tentang Pelayaan Publik  di Pemerintahan Kecamatan Pasarwajo. Penelitian menjelaskan bahwa proses serta kualitas pelayanan publik, dalam hal ini pengurusan pengantar admnistrasi, KK, Akta Jual Beli Tanah, Akte Lahir, IMB dan SIU bagi warga masyarakat di Kantor Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton sebelum diterapkan PP 96 Tahun 2012, pada umumnya kurang memuaskan dan masih perlu untuk ditingkatkan. Setelah peraturan tersebut diterapkan dengan menata kembali sistem pelayanan sesuai dengan standar operasional pelayanan publik, maka proses dan mekanisme pelayanan publik bagi warga masyarakat setempat telah berjalan lancar. kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik. Terutama mengenai kemudahan pelayanan, kecepatan waktu pelayanan, keramah-tamahan aparat, transparansi biaya, tingkat produktivitas pelayanan, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Hal ini dicapai karena camat membenahi persyaratan berkas yang disiapkan, kejelasan informasi prosedur, mekanisme dan alur yang harus dilalui, tranparansi biaya dan waktu pengurusan. Penyelesaian pelayanan publik yang cepat seringkali beriringan dengan beban biaya pelayanan, untuk itu proses ini perlu dirubah pelan-pelan melalui pembiasaan oleh aparat untuk bekerja profesional.