AKIBAT HUKUM PEMECAHAN DANA SIMPANAN OLEH NASABAH BANK DALAM LIKUIDASI UNTUK MENDAPATKAN PENJAMINAN DARI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN - Mahandhani Wahyu Ibrahim (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Mahandhani Wahyu Ibrahim, Dr. Siti Hamidah, SH., MM, Dr. Reka Dewantara, SH, M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : dhaniibrahim23@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini membahas adanya kekosongan hukum terkait pengaturan penjaminan simpanan oleh LPS mengenai syarat terjaminya simpanan nasabah. Pada praktiknya pada tindak pemecahan dana simpanan belum ada yang mengatur lebih lanjut pada tindakan ini, sehingga menimbulkan pertanyaan apa akibat hukum pemecahan dana simpanan oleh nasabah BDL untuk dapat penjaminan dari LPS. Penelitian ini merupaka penelitian huku dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Teknik analisis menggunakan metode interpretasi gramatikal dan sistematis. Dari hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa pemecahan dana simpanan oleh nasabah BDL untuk dapat penjaminanan dari LPS merupakan tindakan nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar, sesuai pasal 19 ayat (1) huruf b Undang Undang tentang LPS dan terdapat unsur pidana penipuan, tindak pidana di bidang perbankan, dan tindak pidana ekonomi. Maka akibat hukum pemecahan dana simpanan oleh nasabah BDL untuk dapat penjaminan dari LPS, yaitu timbulnya hak, kewajiban, dan hubungan hukum. hak yang timbul adalah hak nasabah (nasabah yang tidak melakukan tindak pemecahan dana simpanan untuk mendapatkan penjaminan dari LPS )untuk mendapat penjaminan simpanan secara adil, hak LPS untuk tidak melakukan (omission) membayarkan penjaminan simpanan nasabah yang melakukan pemecahan dana simpanan, dan hak pemerintah untuk melakukan (commission) menjaga stabilitas perbankan dari tindakan pemecahan dana simpanan oleh nasabah dengan tujuan dijaminkan simpananya. Kewajiban yang timbul adalah kewajiban untuk nasabah, yaitu kewajiban publik, kewajiban khusus, dan kewajiban menjunjung tinggi hukum, sehingga pada LPS timbul kewajiban memperluas makna peraturan perundang – undanganya progam penjaminan nasabah. Sehingga menimbulkan hubungan hukum berdasarkan subjek hukumnya adalah hubungan hukum beda drajat, hubungan hukum berdasarkan sifat hubunganya adalah hubungan hukum timpang. Kata Kunci: Akibat hukum, pemecahan dana simpanan, nasabah bank dalam likuidasi, penjaminan dari lembaga penjamin simpanan ABSTRACT This research discusses absence of law over regulation of guarantee by deposit guarantee institution (hereinafter LPS) regarding requirement of bank clients’ deposit guarantee. However, there has not been any regulation further regulating deposit split, leading to an issue over legal consequence of deposit split by the client of BDL to get guarantee from LPS. Statute and case approaches were employed in this study, followed by grammatical and systematic analyses. The research result finds that deposit split performed by clients of BDL is deemed beneficial to the clients but not the way it should be, as it is regulated in Article 19 Paragraph (1) letter b of Act concerning LPS. Moreover, fraud has been found among banking activities, so has crime in economy. The legal consequences involve the existence of rights, obligations, and legal relation. The rights include the right for clients (the clients who do not split their deposit to get guarantee from LPS) to get the guarantee justly; the right held by LPS not to perform omission is related to paying the deposit guarantee for the clients splitting the deposit, while the right of the government to perform commission is related to the banking stability over deposit split by clients aimed for setting the deposit for guarantee. The obligations involve that of clients, public and special obligations and obligation to raise the law, leading to the obligation to extend the definition of the provision of regulations regulating guarantee for clients. Based on its legal subjects, it stimulates the relation of law of different degrees, and based on the nature of its relation, it triggers the relation of imbalanced law. Keywords: legal consequences, splitting deposit, bank clients in liquidation, guarantee provided by deposit guarantee institution