IMPLEMENTASI PASAL 15 HURUF a UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERKAIT EKSPLOITASI ANAK UNTUK KEPENTINGAN KAMPANYE SERTA SANKSI ADMINISTRATIF PARTAI POLITIK (STUDI DI KOMISI PEMIL - Fitriana Febrianti (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Fitriana Febrianti, Agus Yulianto, S.H., M.H., Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Febriantifitriana13@gmail.com Â ABSTRAK Permasalahan terkait dengan Eksploitasi Anak Untuk Kepentingan Kampanye Serta Sanksi Administratif Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin. Tema ini diangkat dikarenakan adanya partai politik yang mengikutsertakan atau eksploitasi anak untuk kegiatan politik terkait dengan peraturan dalam Pasal 15 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : â€œsetiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politikâ€. Permasalahan tentang eksploitasi anak partai politik untuk kepentingan kampanye di Kota Banjarmasin masih banyak terjadi, dimana masyarakat Kota Banjarmasin masih melibatkan anak-anak untuk berkampanye dan pihak pemerintah membiarkan atau tidak peduli dalam hal orangtua melibatkan anak-anak untuk berkampanye. Bahwa dalam Pasal 15 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah jelas di atur dan dapat dikenakan sanksi pidana untuk partai politik yang menyalahgunakan anak untuk kegiatan politik. Oleh sebab itu eksploitasi anak untuk kegiatan politik hanya menitik beratkan pada sanksi pidananya sehingga sanksi administratif nya belum ada. Harusnya KPU sebagai Komisi penyelenggaraan pemilu harusnya membuat larangan untuk melibatkan anak untuk kampanye. Kata Kunci: Sanksi Administratif Partai Politik, Eksploitasi Anak Â  Abstract This issue started with the case where some political parties involve children to be used in political activities, concerning what is regulated in Article 15 point a of Act Number 35 of 2014 concerning Child Protection, stating that every child is entitled to being given protection against exploitation in political activities. Child exploitation where children are involved in political campaigns is still found in Banjarmasin, and this issue does not seem to receive attention from the government. However, Article 15 point a of Act Number 35 of 2014 clearly regulates that using children for political activities is punishable by law, but the child exploitation is still left without any administrative sanction. It is essential that General Election Commission prohibit the involvement of children in political campaigns. Keywords: administrative sanction on political parties, child exploitation