EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PASAL 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN MOJOKERTO - Okki Febriansyah Sudiq (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Okki Febriansyah S, Lutfi Effendi, SH., M.Hum., Dr. Istislam, SH., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: okkifebriansyah13@gmail.com Â  ABSTRAK Sampah merupakan sisa dari barang yang dikonsumsi oleh manusia, dan sisa barang tersebut dibuang dan menjadi sampah. Setiap aktifitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah volume sampah sendiri tidak sebanding dengan tingkat konsumsi manusia terhadap barang atau material. Pemerintah Daerah kabupaten Mojokerto tentu memiliki regulasi tersendiri dalam menangani masalah sampah yang terdapat pada Pasal 5 Peraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kebersihan Dan Pertamanan Terhadap Pengelolaan Sampah, menyatakan bahwa: Pemerintah Daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan akhir sampah. Namun pada kenyataannya terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaanya di Kabupaten Mojokerto diantaranya melalui factor penegak hukum, sarana atau fasilitas yang kurang mendukung, factor masyarakat dan juga kebudayaan setempat. Kata Kunci: Efektifitas, Pelaksanaan, Pengelolaan Sampah Â  ABSTRACT Waste comes from the disposable remnants of human activity, meaning that every activity produces rubbish. The volume of waste produced is more than the level of human consumption. The local government of Mojokerto certainly has the regulation to settle waste-related issues as stated in Article 5 of Local Government Regulation of Mojokerto Number 10 of 2010 concerning Cleaning and Gardening Services over waste management: waste management, as performed by the government, involves sorting out, collecting, transporting, managing, and final processing waste. However, there are still several impeding factors in terms of law enforcement, inefficient facility and infrastructure management, social and cultural factor of the locals. Keywords: effectiveness, implementation, waste management.