IMPLEMENTASI PASAL 49 DAN 50 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH (Studi Di Badan Pelayanan Pajak Daerah) - Steven Kurniawan (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Steven Kurniawan, Dr. Tunggul Anshari Setia Negara, S.H. M.H., Agus Yulianto, S.H. M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Stevenkurniawan676@gmail.com ABSTRAK Pemungutan Pajak Parkir di Kota Malang menggunakan self assessement system di mana wajib pajak bersifat aktif dalam melakukan kewajiban perpajakannya mulai dari pendaftaran sampai dengan pembayaran pajak. Namun pada kenyataan yang terjadi, masih ada objek pajak parkir yang telah memenuhi rumusan Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tidak didaftarkan oleh wajib pajaknya selaku pengelola parkir. Selain itu sebagian besar dari masyarakat Kota Malang masih belum mengerti secara jelas tentang perbedaan konsep pajak parkir dan retribusi parkir. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dengan menganalisis bagaimana objek pajak parkir dan wajib pajak parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 dan menganalisis pokok permasalahan antara objek pajak parkir dan objek retribusi parkir. Dalam mengkaji permasalahan di atas, maka penelitian hukum dilakukan secara empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum yang diperoleh untuk mengkaji skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yang didapat dari wawancara, bahan hukum sekunder yang didapat dari Undang-Undang, buku-buku dan jurnal dan bahan hukum tersier yang didapat dari internet. Ruang lingkup penelitian terbatas pada populasi yaitu seluruh objek pajak parkir di Kota Malang dan sampel lapangan parkir di Jalan Ade Irma Suryani 21 Kota Malang. Berdasarkan hasil dari penelitian ini diketahui bahwa penyebab tidak berjalannya implementasi pendaftaran objek pajak parkir dan wajib pajak parkir secara efektif adalah karena lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Lemahnya kesadaran hukum ini menyebabkan masyarakat tidak menyadari mana yang termasuk objek pajak parkir dan mana yang termasuk objek retribusi parkir. Lemahnya kesadaran hukum juga mengakibatkan seseorang dengan tidak sadar telah memenuhi rumusan pasal 50 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 sebagai wajib pajak parkir. Selain itu sebagian masyarakat masih tidak mengetahui perbedaan antara retribusi parkir dan pajak parkir sehingga mereka berasumsi bahwa membayar retribusi di Dinas Perhubungan adalah sama dengan membayar pajak. Kesalahpahaman konsepsi ini diakibatkan karena sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Dinas Perhubungan di Kota Malang memeliki kewenangan atas parkir baik itu retribusi parkir ataupun pajak parkir. Hal inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat berpikir bahwa semua urusan tentang parkir sama-sama diurus oleh Dinas Perhubungan. Peristiwa ini juga dikarenakan lemahnya koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Badan Pelayanan Pajak Daerah. Lemahnya koordinasi tersebut berupa sosialisasi tentang perbedaan pajak dan retribusi kepada masyarakat, pendataan dan pemisahan antara objek pajak parkir dan objek retribusi parkir, pengawasan terhadap wajib pajak maupun wajib retribusi yang belum membayar. Seluruh faktor-faktor di atas mengakibatkan pemungutan pajak yang kurang maksimal dan pelaksanaan peraturan daerah yang tidak efektif. Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pajak Daerah, Parkir. ABSTRACT Tax collection is performed by means of self-assessment system where taxpayers are required to be actively involved in taxation ranging from registration to tax payment. However, several objects of tax collected from parking service are not registered by the taxpayers in charge of parking management, while the objects have met the requirement stipulated in Article 49 of Local Regulation of Malang Number 16 of 2010. It is worse that most of the people in the city lack understanding about the difference in the concept of parking tax and parking levy. This research is aimed to find out and analyse objects of parking tax and taxpayers in charge of parking service according to Local Regulation of Malang Number 16 of 2010 and to analyse the main issue over the difference between objects of parking tax and parking levy. To find out the answer to the problem, this research was conducted based on empirical method with socio-juridical approach. The legal materials involved primary data obtained from interviews and secondary data from laws, books, and journals, while the tertiary one was from the Internet. The scope of research is restricted to all objects of parking tax in Malang municipality while the sample was taken from parking area located in on Jalan Ade Irma Suryani 21 Malang. Research result reveals that lack of understanding about parking tax imposed and taxable parking service has become the main ground why registration of taxable objects for parking is not well implemented. Low legal awareness among people is the factor that makes people fail to understand which is categorised as parking tax and which is as parking levy. Another impact of low legal awareness is that people are not aware that they have met the requirement as set in Article 50 Paragraph 2 of Local Regulation of Malang Number 16 of 2010 concerning Parking Taxpayer. People are still left unaware of the difference between parking levy and parking tax, leading to an assumption that paying the parking levy is equal to paying the tax. This misconception comes from the provision of Act Number 28 of 2009, where it is stated that Department of Transportation in Malang has an authority to deal with parking services including either parking levy or parking tax. With this condition, people have been led to believe that all parking services are under the authority of the Department of Transportation. Moreover, coordination between Department of Transportation and Local Tax Service Department is deemed not intensive. This coordination issue involves lack of introduction on the difference between parking tax and parking levy to society, listing down and separating parking taxable objects and objects imposed with parking levy, supervision over taxpayers and levy payers who do not pay their responsibility. All the above factors hamper the implementation of tax collection and effectiveness of local regulation. Keyword: Implementation, Local Regulation, Local Tax, Parking.