URGENSI PENGATURAN IZIN USAHA FOOD TRUCK (ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKOSONGAN HUKUM DI KOTA MALANG) - Ridho Putra Prasetyo (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Ridho Putra Prasetyo, Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H., Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Doemerald@gmail.com ABSTRAK Food truck merupakan salah satu jenis usaha kreatif yang memiliki konsep usaha di usaha kuliner dengan menggunakan kendaraan berupa truck atau truk yang telah dimodifikasi semenarik mungkin berdasarkan konsep dan tema yang dijalankan oleh pemilik sebagai tempat usaha, mulai dari menerima pesanan hingga memasak semua dilakukan di dalam truk yang telah dimodifikasi tersebut. Belum adanya aturan khusus yang mengatur mengenai food truck menimbulkan permasalahan mengenai perizinan. Bahwa food truck tidak sama dengan pedagang kaki lima, karena food truck merupakan jenis usaha dengan mementingkan aspek seperti standarisasi keamanan, izin terhadap berpindah-pindahnya penetapan lokasi, pajak, sanksi, dan lain sebaginya. Sehingga food truck tidak dapat diatur menggunakan peraturan daerah yang mengatur tentang pedagang kaki lima. Untuk itu Pemerintah Kota Malang semestinya membuat peraturan khusus yang mengatur mengenai food truck untuk menjawab semua permasalahan yang dialami oleh para pengusaha food truck dan untuk menciptakan ketertiban di masyarakat. Kata kunci: Izin Usaha, Kekosongan Hukum, Food Truck. ABSTRACT Food truck is seen to be one of creative business forms with culinary concept where food is sold on truck modified to attract consumers based on certain themes. Not only does it sell the food, but all food preparation including the cooking also takes place on truck. However, the absence of the regulation regulating this trend is still an issue and it has extended to permit needed. Since selling food on trucks is not seen similar to conventional street hawkers, then it cannot be regulated in the existing regulation dealing with conventional street hawkers. Therefore, it is essential that the local government be aware of making a new policy that should regulate food truck to settle the existing issue. Keywords: Business permit, Legal loophole, Food truck