PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) TERHADAP PEMBANGUNAN POLITIK DAN DEMOKRASI DI INDONESIA - Dr. Stephanus Pelor, S.H., M.H., dan Dr. Ina Heliany, S.H., M.H (Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum, 2018)
ABSTRAKLembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Pada praktiknya kondisi sosial ekonomi di Indonesia yang masih rendah telah memaksa beberapa pihak menggunakan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk meraih kepentingan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan metode yuridis normatif yakni metode yang metode yang digunakan dengan menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut. Dari hasil pembahasan, distorsi peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia terjadi karena beberapa faktor yaitu: adanya motif mencari keuntungan, ketiadaan sumber dana dan rendahnya profesionalisme, latar belakang profesi aktivis yang beraneka ragam, konsep idelogi yang tidak jelas serta regulasi yang terlalu longgar. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mengembalikan kembali peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pilar civil society yang dapat dilakukan melalui reposisi internal dan eksternal.Kata kunci: Lembaga Swadaya Masyarakat, Peranan, Demokrasi.ABSTRACTNon-governmental organizations (NGOs) are generally interpreted as an organization established by individuals or groups of people who voluntarily provide services to the general public without involving to obtain benefits from their activities. Non-governmental organizations (NGOs) to reach their interests. The research method used is a qualitative method that uses a normative juridical method, namely the method used with legal complaints about any particular conversation and how to regulate or implement these laws and regulations. From the results of the discussion, the role of Non-Governmental Organizations (NGOs) in Indonesia is due to several factors: there is a motive for seeking profits, the absence of financial resources and low professionalism, a diverse professional background, ideological concepts that are not well explained and questionable. Therefore efforts are needed to re-establish the role of Non-Governmental Organizations (NGOs) as a pillar of civil society which can be done through internal and external repositioning.Keyword: Non-Governmental Organizations, Rules, Democracy.