Rencana Strategis Penerapan Sistem Informasi Eksekutif e-Government Pemerintah Provinsi Papua - Melkior Nikolar Ngalumsine Sitokdana (KOMUNIKA : Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, 2019)
Pemerintah Provinsi  Papua terus menggalakkan penerapan e-government dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Namun,  nampaknya implementasi e-government sejauh ini  belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan karena para eksekutif  sering  lamban dalam mengambil kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan studi rencana strategis penerapan sistem informasi eksekutif di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Penelitian ini  menggunakan pendekatan Ward and Peppard sedangkan analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi menggunakan pendekatan PESTLE (Political, Economic, Social, Technology, Legal, Environment). Analisis lingkungan internal dan eksternal sistem informasi dan teknologi informasi (SI/TI) dan perumusan strateginya menggunakan pendekatan SWOT (strength, weakness, opportunity,  threat), sedangkan portofolio aplikasi dan pengembangan Sistem Informasi Eksekutif mengacu pada Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan (Government Functional Framework) yang ditetapkan Kementerian Kominfo RI. Berdasarkan hasil analisis dan perumusan rencana strategis, ada dua rekomendasi yang diusulkan yaitu:  pertama perlu adanya roadmap pengembangan e-government  yang disusun secara holistik dan komprehensif. Selanjutnya, perlu dilakukan sosialisasi dan pengawasan secara berkala pada seluruh unit organisasi agar bersungguh-sungguh menerapkan aplikasi e-government guna  mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kedua, penerapan  aplikasi e-government yang mengacu pada  Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan dan ditetapkan oleh Kementerian Kominfo RI perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Hal ini penting, mengingat Papua merupakan Daerah Otonomi Khusus dan  memiliki berbagai persoalan terkait affirmative action terhadap orang asli Papua.