PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN LOGO HALAL YANG BERANEKA BENTUK PADA WARUNG MAKANAN DI PINGGIR JALAN DI PONTIANAK - NIM. A1012151084, MUHAMMAD AINUN NAQIB (Jurnal Fatwa Hukum, 2019)
Di Indonesia terdapat berbagai macam industri terkait dengan barang dan jasa, baik dalam industri besar maupun industri kecil. Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa memberikan dampak positif. Dampak positif yang diberikan itu salah satunya adalah para pelaku usaha selalu berusaha memenuhi ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan para konsumen dan selalu berusaha berinovasi terhadap barang dan jasa yang ditawarkannya, sehingga berakibat ketersediaan akan permintaan barang dan jasa dapat tercukupi, mutu barang dan jasa baik serta alternatif pilihan konsumen menjadi beragam. Namun pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa tidak hanya berdampak positif, namun juga dapat berdampak negatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam Bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan, bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar dan jujur sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf c jo. Pasal 7 huruf b mengenai kewajiban pelaku usaha dalam meberikan informasi yang jelas dan benar. Dan bahwa dari akibat hukum bagi pelaku usaha yang mencantumkan label halal pada produk makanan yang tidak sah yang pada dasarnya sangat merugikan konsumen muslim maka akibat hukum bagi pelaku usaha tersebut akan berbentuk tanggung jawab pelaku usaha tersebut terhadap konsumen, dimana tanggung jawab pelaku usaha tersebut berupa tanggung jawab produk. Berkenaan dengan tanggung jawab produk ,dapat ditemukan dalam Pasal 19 Ayat (1) berbunyi : "pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat konsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan", dan Ayat (5) berbunyi : "ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen", serta Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci UUPK, Logo Halal, Pinggir Jalan`