TANGGUNG JAWAB PEMILIK USAHA WARUNG KOPI UNTUK PEMB AYARAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJANYA DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN - NIM. A1012141016, ARIF HERNAKA PUTRA (Jurnal Fatwa Hukum, 2019)
Dari hasil temuan di Kecamatan Pontianak Selatan, ternyata pemilik usaha warung kopi atau cafe belum memberikan pembayaran THR kepada pekerjanya. Kalaupun ada, hanya dalam bentuk bantuan berupa uang, makanan atau minuman bagi pekerjanya yang akan merayakan Hari Raya Keagaamaannya. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-06/MEN/2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan (Permenaker THR), pengusaha wajib membayar THR bagi pekerja.Permasalahan dalam penelitian ini adalah : apakah pemilik usaha warung kopi sudah bertanggungjawab dalam membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerjanya. Objek penelitian adalah. tanggung jawab pemilik usaha warung kopi dalam memenuhi tanggungjawabnya untuk membayar THR bagi pekerjanya. Untuk itu, yang akan dianalisis adalah faktor-faktor yang menyebabkan pemilik usaha warung kopi belum melaksanakan tanggungjawabnya untuk membayar THR pada pekerja, akibat hukum serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerjanya agar haknya dapat terpenuhi sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Oleh sebab itu, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, terutama penelitian efektivitas berlakunya hukum terhadap pemenuhan tanggungjawab pemilik usaha warung kopi dalam memenuhi tanggungjawabnya untuk membayar THR bagi pekerjanya.Hasil-hasil penelitian yang didapat adalah Tanggungjawab pemilik usaha warung kopi untuk membayar THR terhadap pekerjanya didasarkan atas Pasal 2 Permenaker THR dengan syarat adanya adanya hubungan kerja antara kedua belah pihak dan memenuhi syarat masa kerja minimal, yaitu masa kerja diatas 1 (satu) bulan keatas. Faktor-faktor yang menyebabkan pemilik usaha warung kopi tidak melaksanakan tanggungjawabnya untuk membayar THR bagi pekerjanya adalah keuntungan hasil usahanya kecil dan tidak ada surat teguran atau peringatan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak. Pemilik usaha warung kopi yang tidak membayar THR kepada pekerja yang memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-06/MEN/2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, akibat hukum adalah ganti kerugian sejumlah THR yang semestinya diterima pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja terhadap pemilik usaha warung kopi yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya duntuk pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerjanya, melalui pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak dan melalui musyawarah oleh kedua belah pihak. Kata Kunci: Pemilik Usaha Warung Kopi, Tunjangan Hari Raya Keagamaan.