Efektifitas Aplikasi Konvensi Tokyo 1963 Dan Protokol Montreal 2014 Terhadap Unruly Passenger Case Dalam Dunia Penerbangan - kurniawijaya, aditya; Latifah, Emmy (Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 2019)
Peraturan yang berlaku di dalam pesawat penerbangan dimaksudkan agar masyarakat mematuhi hal-hal apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan ketika berada dalam pesawat penerbangan. Peraturan yang sudah ada ini tak terlepas dari pelanggaran terhadap aturan yang berlaku di dalam pesawat. Kasus penumpang yang tidak mematuhi aturan atau dikenal dengan unruly passenger merupakan sebuah contoh pelanggaran terhadap aturan yang berlaku di dalam pesawat. Konvensi Tokyo 1963 menjadi jawaban dalam mengatasi kasus unruly passenger tersebut. Namun, kandungan dari Konvensi Tokyo 1963 pada kenyataannya belum mampu menangani seluruh masalah terkait unruly passenger. Melihat hal tersebut, ICAO mengamandemen Konvensi Tokyo 1963 untuk memperkuat dasar hukum bagi maskapai dalam menangani kasus unruly passenger, hingga akhirnya menghasilkan Protocol to Amend the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft atau dikenal sebagai Protokol Montreal 2014. Keberadaan Konvensi Tokyo 1963 dan Protokol Montreal 2014 ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan terkait unruly passenger dalam dunia penerbangan. Abstract: Regulations in aviation aircraft intended to comply with the community things what should and should not do when the aircraft is in flight. Existing regulations did not in spite of the breach of the rules that apply in the aircraft. The case of passengers who do not comply with the rules or known by the unruly passenger is an example of a breach of the rules that apply in the aircraft. Tokyo Convention 1963 be the answer in addressing the case of unruly passenger. However, the content of the Tokyo Convention 1963 in fact haven't been able to handle the whole issue related unruly passenger. Seeing this, ICAO amending the Tokyo Convention 1963 to strengthen the legal basis for the airline in dealing with the unruly passenger, and the case eventually led to a Protocol to Amend the Convention on Offenses and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft known as the Montreal Protocol 2014. The existence of the Tokyo Convention 1963 and Montreal Protocol 2014 is expected to address the problem of unruly passenger related in the world of aviation. Keywords : Unruly Passenger, Tokyo Convention 1963, Montreal Protocol 2014 Daftar Pustaka Buku Aust, Anthony. 2010. Handbook of International Law (Second Edition). New York: Cambridge University Press. International Air Traffic Association (IATA). 2012. Guidance on Unruly Passenger Prevention and Management. Martono, H.K. 1987. Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa. Bandung: PT Alumni. Martono, H.K. dan Sudiro, Amad. 2012. Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo. Mendes de Leon, Pablo. 2012. An Introduction to Air Law (Ninth Revised Edition). Kluwer Law International BV. Sinaga, Bintatar. 2001. Kejahatan Terorisme dalam Jurnal Keadilan. Vol.1 Nomor 4. Shubber, S. 1973. Jurisdiction Over Crimes on Board Aircraft. The Hague: Martinus Nijhoff. Jurnal Aggarwala, N. 1971. “Political Aspects of Hijacking” dalam International Conciliation Vol. 585. Fenello, M.J.1971. “Technical Prevention of Air Piracy” dalam International Conciliation 30 Vol. 585. Gerald, F.F.G.1969. “Development of Intenational Legal Rules for the Repression of the Unlawful Seizure of Aircraft” dalam The Canadian Yearbook of International Law Vol.7. Green, L.C. 1975. “Extradition vs Asylum for Aerial Hijacking” dalam Israel Law Review Vol,10. Ivan, A.E. 1969. “Air Hijacking: its Cause and Cure” dalam American Journal of Intern,ational Law 700 Vol.63. Kieken P.J, Van. 1975.“Hijacking and Asylum” dalam The Netherlands International Law Review 6 Vol. 22. Loy, F.E. 1970. “Some International Approaches to Dealing With Air Hijacking” dalam International Lawyer Vol.4. Rein, B. 1971. “A Government Perspective” dalam Journal of Air Law and Commerce Vol. 37. Samuel A. 1967. “Crimes Committed on Board Aircraft: Tokyo Convention Act” dalam British Yearbook of International Law Vol 42. Samuel A. 1971. “The Legal Problems: An Introduction” dalam Journal of Air and Commerce 163 Vol. 37. Stephen J.E. 1970. “Air piracy and Unlawful With Air Commerce” dalam International Lawyer 442 Vol. 4. Konvensi Internasional Convention on International Civil Aviation, ditandatangani di Chicago pada 7 December 1944. Convention on Offences and Certain Other Act Committed on Board Aircraft, ditandatangani di Tokyo pada 14 September 1963. Convention for the Suppression of Lawful Seizure of Aircraft, ditandatangani di Den Haag pada 16 Desember 1970. Protocol to Amend the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, ditandatangani di Montreal pada 4 April 2014. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1976 tentang Ratifikasi Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970, dan Konvensi Montreal 1971 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3077). Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Berkaitan dengan Perluasan Berlakunya Terhadap Pesawat Udara. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956. Web Hentje Pongoh, Maskapai Penerbangan Berhak Menurunkan Penumpang Indisipliner, da-lam : https://www.kompasiana.com, diakses pada 11 November 2018 pukul 09.21 WIB. ICAO, Current Lists of Parties to Multilateral Air Law Treaties, dalam : http://www.icao.int, diakses pada 10 November 2018 pukul 19.31 WIB. Icha Rastika, Penumpang Mabuk di Virgin Australia Dipulangkan, dalam : https://nasional.kompas.com, diakses pada 8 November 2018 pukul 22.17 WIB.