PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF BURSA EFEK INDONESIA - Hasri, Iis Faizah; Sasongko, Wahyu; Sonata, Depri Liber (PACTUM LAW JOURNAL, 2019)
Reksa dana di Indonesia yang dikenal salah satunya adalah reksa dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Reksa dana KIK mengeluarkan produk terbaru yaitu reksa dana Exchange Traded Fund (ETF). Reksa dana ETF merupakan reksa dana KIK dengan bentuk baru dan produknya dapat diperjualbelikan di bursa efek. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mekanisme pembentukan dan penerbitan unit penyertaan reksa dana ETF, mekanisme perdagangan reksa dana ETF, serta perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksa dana ETF. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan ialah pendekatan normatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pembentukan reksa dana ETF sama seperti pembentukan reksa dana KIK yang proses pembentukan berpedoman pada Peraturan Nomor IV.B.2–Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-553/BL/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Peraturan No. IV.B.2–Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-553/BL/2010), dalam perdagangan reksa dana ETF calon investor dapat membeli langsung efek-efek di pasar modal. Perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksa dana ETF berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal). Kata Kunci : Reksa Dana, Pemegang Efek, Perlindungan Hukum