PERGESERAN PRINSIP HAKIM PASIF KE AKTIF PADA PRAKTEK PERADILAN PERDATA PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF - Saputra, Rian (Wacana Hukum, 2019)
AbstractThis article aims to find out the views of progressive law regarding the shift in the principle of judges to civil justice. M. Yahya Harahap, described this as a symptom of the emergence of a new flow in the realm of civil procedural law that tried to oppose the idea of a total passive judge by trying to introduce the principle of an argumentative active judge. One form of activeness of judges in civil courts is the decision of a judge to judge a case that is not prosecuted or decide beyond what is requested (Ultra Petita Principle). Based on the provisions of Article 178 paragraph (3) HIR and Article 189 paragraph (3), the RBg petita Ultra is prohibited, so that the factie violating ultra petita is considered as an act that exceeds authority. This article uses normative research. This article explains the view of progressive law regarding the shift in principle to civil judges, namely the shift is appropriate, if it aims to seek justice for the parties to the dispute.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum progresif terkait pergeseran prinsip hakim pada peradilan perdata. M. Yahya Harahap, menggambarkan ini sebagai gejala munculnya aliran baru dalam ranah hukum acara perdata yang mencoba menentang gagasan hakim pasif total dengan berusaha memperkenalkan prinsip hakim aktif argumentatif. Salah satu bentuk keaktifan hakim pada peradilan perdata adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta (Ultra Petita Principle). Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg tersebut Ultra petita dilarang, sehingga judec factie yang melanggar ultra petita dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan. Artikel ini menggunakan penelitian normatif. Artikel ini menjelaskan pandangan hukum progresif terkait pergeseran prinsip pada hakim perdata, kesimpulan dari penelitian ini yakni pergeseran tersebut dalam hal penjatuhan putusan melebihi apa yang diminta (ultra petita) diperbolehkan apabila bertujuan untuk mencari keadilan bagi para pihak yang bersengketa.