KAJIAN YURIDIS PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA KORUPSI ( juridical study of reverse releases of corruption criminal actions) - Yoyok Ucuk Suyono (Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 2019)
Internationally, corruption is recognized as a very complex, systematic and widespread problem. As a world problem, corruption is a trans national border crime, and given its complexity and negative effects, corruption is categorized as an extraordinary crime, so that extraordinary measures are also needed. (Extra ordinary measure) by implementing an inverse proof system. That is, a system of proof that is charged to the suspect or defendant.Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â Ã‚Â On the basis of the foregoing, the problems that need to be addressed are: "How is the application of the reverse verification system in the Anti-Corruption Law?" And "What is the urgency of the reverse proofing system regulated in the Anti-Corruption Law No. 31 of 1999 jo. No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes? "Keywords: reserve proof, corrptionABSTRAKSecara Internasional korupsi diakui sebagai masalah yang sangat kompleks, bersifat sistematik dan meluas. Sebagai masalah dunia, korupsi sudah bersifat kejahatan lintas negara (trans national border crime), dan mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), sehingga dalam upaya pemberantasannya pun diperlukan cara-cara yang luar biasa pula (extra ordinary measure) yakni dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik. Artinya, sistem pembuktian yang dibebankan kepada tersangka atau terdakwa. Atas dasar hal tersebut di atas, maka permasalahan yang perlu diketengahkan adalah : Ã¢â‚¬Å“Bagaimana penerapan sistem pembuktian terbalik dalam Undang-undang Anti Korupsi?Ã¢â‚¬Â dan Ã¢â‚¬Å“Apa urgensinya sistem pembuktian terbalik diatur dalam Undang-undang Anti Korupsi No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?Ã¢â‚¬ÂKata Kunci : pembuktian terbalik, pidana korupsiÃ‚Â DOI :10.5281/zenodo.3470429