KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN JANGKA WAKTU PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN YANG BERAKHIR MASA BERLAKUNYA SEBAGAI OBYEK HAK TANGGUNGAN SEBELUM PERJANJIAN POKOK BERAKHIR DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU - Husein, Freddy Putera; Abubakar, Lastuti; Lubis, Nanda Anisa (ACTA DIURNAL, 2018)
ABSTRAKHak Guna Bangunan (HGB) sebagai benda tetap merupakan salah satu obyek dari Hak Tanggungan yang dapat diterima oleh bank dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitur, akan tetapi keterbatasan masa berlaku HGB ketika dikaitkan dengan perjanjian pokoknya dapat berpotensi untuk menjadi suatu permasalahan hukum bagi kreditur. Mengenai keterbatasan waktu ini, disebutkan dalam PP Nomor 40 Tahun 1996 bahwa perpanjangan jangka waktu HGB diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu HGB tersebut, sedangkan menurut PMNA Nomor 9 Tahun 1999 perpanjangan jangka waktu HGB yaitu dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya HGB. Adanya perbedaan ketentuan tersebut menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Kasus yang terjadi dalam praktik, terdapat debitur yang mengalami kredit macet dan kemudian diketahui bahwa jangka waktu HGB telah berakhir sehingga bank kehilangan agunan berupa HGB tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan jangka waktu perpanjangan HGB sebagaimana tercantum dalam PMNA Nomor 9 Tahun 1999 lebih dirasakan manfaatnya dan ditaati oleh masyarakat sehingga perlu diadakan perubahan terhadap PP Nomor 40 Tahun 1996. Perlindungan hukum yang diberikan melalui SKMHT maupun APHT yang dibuat oleh PPAT tidak dapat berlaku untuk melakukan perpanjangan HGB karena telah hapusnya hak atas tanah. Perlindungan hukum yang dimiliki kreditur pada saat terjadi kredit macet dan ketiadaan agunan HGB tersebut terdapat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.Kata kunci: perpanjangan jangka waktu hak guna bangunan; hak tanggungan; kredit macet.ABSTRACTBuilding Rights Title is an immovable assets that can be accepted by banks in providing credit facilities to debtors, but the time limitations of the Building Rights Title when its related with the principal agreement, so that it has the potential to become problems for the creditors. Regarding this time limitation, it is stated in PP Number 40 of 1996 that the extention time terms of Building Rights Title is submitted no later than 2 (two) years before the expiration of the Building Rights Title, whereas according to PMNA Number 9 of 1999 extention time terms of Building Rights Title is stated within 2 ( two) years before the end of Building Rights Title. The difference in these clause creates legal uncertainty. In practice, there is a case where the debtor had bad debts and then its discovered that the validity of the Building Rights Title has ended, so that the bank have no special guarantee anymore. This research contains descriptive analytical by using a normative juridical approach. Based on the results, the conclusions is that the clause of extention time terms of Building Rights Title as stated in PMNA Number 9 of 1999 have more benefits and are adhered to by the community, thus it is necessary to make changes for PP Number. 40 of 1996 specifically related to the claus terms of Building Rights Title, Mortgage Right, Bad debt and the absence of Building Rights Title as collateral is contained in Article 1131 and Article 1132 of the KUH Perdata.Keywords: extention time terms of building rights title; mortgage right; bad debt.