Tinjauan Normatif-Empiris Asas Partisipatif dalam Perencanaan Pembangunan Kota: Normalisasi Kali Ciliwung di Bukit Duri - Vera Wheni S. Soemarwi (Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, 2017)
Para penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif dibatasi dalam setiap keputusan hukum dan tindakan faktual harus berdasarkan pada hukum (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)). Sumber hukum yang digunakan bersumber pada peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan. Kewenangan pejabat pemerintah dibatasi dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 8 ayat (2)). Pejabat pemerintah dalam merumuskan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan wajib melibatkan partisipasi masyarakat. Karena partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari negara demokrasi dan kedaulatan negara tertinggi berada pada masyarakat. Prinsip dasar partisipasi diadopsi dalamsetiap asas yang diatur dalam AUPB.Penyelenggara negara dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan program pembangunan wajib dilakukan dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dan penghormatan hak warga secara luas termasuk hak atas lingkungan.Fokus penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan pembangunan kota dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan melibatkan masyarakat.Dalam menyampaikan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini: pentingkah penerapan asas partisipasi yang merupakan bagian dariasas-asas umum pemerintahan yang baik dalam perencanaan pembangunan kota?    Kata kunci: tata kelola pemerintahan yang baik; pembangunan untuk kepentingan umum; tata kelola pemerintahan dalam pembangunan.