KEBERLAKUAN PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM MEMERINTAHKAN PENYIDIK UNTUK MENETAPKAN STATUS TERSANGKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel.) - Hutabarat, Rugun Romaida; Martono, Jeffri Pri; Tunggawan, Edwin; Kenny, Kennedy (Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, 2018)
Berdasarkan Pasal 77 Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Hukum Acara Pidana Indonesia menyatakan bahwa pengadilan negeri dapat melakukan persidangan praperadilan apakah penangkapan atau penahanan dilakukan secara legal. Pengadilan juga mengadili putusan eksklusif investigasi penuntutan. Keputusan sidang praperadilan nomor 24 / Pid / Pre / 2018 / PN.Jkt.Sel adalah terobosan, karena untuk pertama kalinya di Indonesia, hakim sidang praperadilan memutuskan bahwa untuk memerintahkan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengukuhkan status tersangka kepada Boediono, Muliawan D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan dalam kasus korupsi Bank of Century. Berdasarkan prinsip hukum, res judicata pro veritate habetur, keputusan hakim ditentukan benar, keputusan ini harus dilakukan tanpa kecualiUnder Article 77 of Law of The Republic Indonesia Number 8 of 1981 Concerning Criminal Procedure Law or Indonesia’s Code of Criminal Procedure stated that a district court can conduct pretrial hearing to determine whether an arrest or detention carried out legally. The court also adjudicate the proprietry of the cessation of an investigation prosecution. The pretrial hearing decision number 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel was the breakthrough, because for the first time in Indonesia, judge of the pretrial hearing decided that to order the investigator of the Corruption Eradication Commision to firm the suspect status to Boediono, Muliawan D Hadad, Raden Pardede and friends in the corruption case of the Bank of Century. Based on the law principal, res judicata pro veritate habetur, means that the judge decision is determined to be right, this decision has to be conducted with no exception.