IMPLEMENTASI KEBIJAKAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA KAWASAN PARIWISATA PADA BADAN PROMOSI DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA - Muhammad Ali; Amil Amil; Zulhadi Zulhadi (Jurnal Ulul Albab, 2018)
Abstrak: Sektor pariwsata beberapa dekade terakhir mampu menyumbang pendapatan yang besar terhadap pemasukan kas negara.  Dengan berlakunya desentralisasi secara merata di setiap daerah-daerah di Indonesia sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk mengurus  rumah tangganya sendiri termasuk dalam tata kelola sektor pariwisata. Lombok Utara merupakan salah satu daerah yang saat ini mengalami perubahan dari sektor pariwisata yang sangat menjanjikan untuk peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan tehnik pengumpulan data mengunakan, wawancara, observasi, studi literatur dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukan  bahwa: Implementasi kebijakan Kollaboratif Governance dalam tata kelola kawasan pariwisata  pada Badan promosi pariwisata daerah mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan dan kemajuan sektor pariwisata di daerah, kondisi ini dilihat dari jumlah kunjungan dan tamu yang datang dan menginap di hotel yang berkelas hingga hotel kelas melati di Lombok Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang drastis, pada tahun 2008 sebesar  64.374 dan pada tahun 2014 sebesar  503.341 kunjungan. Pemberian otonomi kepada Badan Promisi Pariwisata Daerah  untuk melakukan promosi pariwisata di daerah sudah sesuai dengan harapan yaitu mampu mengembangkan dan memajukan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu  kewenangan tersebut diatur di dalam ketentuan undang-undang No. Tahun 2009  tentang  kepariwisataan. Seperti Badan Promosi  Daerah mempunyai tugas untuk meningkatkan citra kepariwisataan di Kabupaten Lombok Utara, meningkatkan jumlah  kunjungan  wisatawan  mancanegara  dan penerimaan devisa serta melakukan  pengalangan dana selain dari APBD. Kedudukan  dari  Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah sebagai mitra  kerja pemerintah daerah dalam menyusun  dan menetapkan kebijakan strategis  promosi pariwisata antara pemerintah pusat dan daerah serta melakukan koordinasi disektor pariwisata.Kata Kunci: Kebijakan; Collaboratif Governace; Sosial ekonomi