PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER GOJEK ATAS PEMBATALAN ORDER YANG DILAKUKAN KONSUMEN DI KOTA PONTIANAK - NIM. A1012141058, MUHAMMAD ARIEF ANUGRAH (Jurnal Fatwa Hukum, 2019)
PT. Gojek Indonesia merupakan salah satu pelopor jasa transportasi berbasis aplikasi online di Indonesia. Hadirnya PT. Gojek Indonesia dimaksudkan untuk mempermudah bagi siapa saja yang ingin menggunakan jasa ojek motor tanpa harus susah-susah mencari tukang ojek atau pergi ke pangkalan ojek. Gojek juga dirasakan mampu memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat modern sesuai dengan permintaan konsumen. Aplikasi GO-JEK ini menawarkan pelayanan seperti Go-Ride, Go-Car, Go-Send, Go-Food, Go-Mart, Go-Glam, Go-Massage, Go-Clean & Go-Box.Namun dalam pemberian layanan Go-Ride, Go-Food, dan Go-Mart yang dilakukan oleh driver gojek ini tidak selalu berjalan dengan mulus, tidak sedikit terjadi pembatalan order yang dilakukan oleh konsumen pengguna jasa layanan Gojek tanpa adanya alasan yang jelas. Pembatalan order yang dilakukan oleh konsumen untuk layanan Go-Ride mungkin tidak terlalu menimbulkan kerugian yang besar bagi driver Gojek, akan tetapi jika terjadi pembatalan order untuk layanan Go-Food atau Go-Mart maka dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi driver Gojek karena driver Gojek harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu untuk membeli makanan atau belanjaan yang dipesan oleh Konsumen.Dari adanya fakta tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: "Mengapa Driver Gojek Belum Mendapat Perlindungan Hukum Atasa Terjadinya Pembatalan Order Yang Dilakukan Konsumen di Kota Pontianak? "Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap Driver Gojek atas terjadinya pembatalan order yang dilakukan konsumen di Kota Pontianak, mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan Driver Gojek belum mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya pembatalan order yang dilakukan konsumen di kota pontianak, dan mengungkapkan upaya yang dilakukan Driver Gojek untuk mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya pembatalan order yang dilakukan konsumen di Kota Pontianak.Melalui metode penelitian hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa Driver Gojek belum mendapatkan perlindungan hukum dari PT. Gojek Indonesia atas terjadinya pembatalan order yang dilakukan konsumen di kota pontianak. Adapun faktor yang menyebabkan Driver Gojek belum mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya pembatalan order yang dilakukan konsumen di Kota Pontianak dikarenakan di dalam perjanjian kemitraan PT. Gojek Indonesia tidak bertanggung jawab atas terjadinya pembatalan order yang dilakukan konsumen.Upaya yang dilakukan Driver Gojek untuk mendapatkan perlindungan hukm atas terjadinya pembatalan order yang dilakukan konsumen di Kota Pontianak adalah dengan meminta kebijaksanaan dari PT. Gojek Indonesia untuk bisa memberi ganti rugi minimal setengah dari nilai kerugian yang dialami Driver GojekKata Kunci : Perlindungan Hukum, Driver Gojek, Pembataln Order, Konsumen.