PENERAPAN PASAL 190 AYAT (4) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU DARI ASAS PROFESIONALITAS (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang) - Iga Puspita Weni (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Iga Puspita Weni, Luthfi Effendi SH,M.Hum, Dr. Dewi Cahyandari SH,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. Mt Haryono 169 Malang 65145, Telp. (0341)553898, Fax (0341)566505 Email : iga.puspitaweni08@gmail.com Â  ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai Penerapan Pasal 190 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Asas Profesionalitas Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. Penerapan peraturan ini dijalankan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang dalam melakukan mutasi Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan kompetensinya serta kendala dan solusi di dalam penerapannya. Ada beberapa tahapan, tentang prosedur mutasi Pegawai Negeri Sipil yang dalam penerapannya terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang diterapkan dan tidak sesuai dengan kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang dimilikinya, hal ini tentu akan mempengaruhi hasil dari penerapan. Oleh karena itu, saran untuk Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang berupaya untuk melakukan uji kompetensi tetapi juga belum maksimal. Maka harus adanya pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang sudah di mutasi tersebut. Kata Kunci: Mutasi, Kompetensi, Pegawai Negeri Sipil. Â  ABSTRACT This research discusses the implementation of Article 190 Paragraph (4) of Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Civil Servant Management from the Perspective of Professionalism in Local Employment Service in the Regency of Lumajang. The regulation is implemented by the service agency in terms of transferring civil servants along with competence, hampering factors and solution in the implementation. There are several steps of the procedure of staff transfer, and those steps are not always in line with the applied regulation and the competence of the civil servants, and this lack affects the implementation. Therefore, it is essential that the employment service in the Regency of Lumajang hold competence test, where it has been performed but not optimally. When this is the case, training needs to be proposed for the civil servants already transferred. Keywords: transfer, competence, civil servants