IMPLEMENTASI PASAL 67 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA MENGENAI IZIN KEGIATAN BANTUAN BAGI KORBAN BENCANA (Studi di Dinas Sosial Kota Malang) - Labella Nadya Herkusumaningrum (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Labella Nadya Herkusumaningrum, Shinta Hadiyantina, Dr, S.H., M.H., Bahrul Ulum Annafi, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: labellanadya07@gmail.com Â ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pasal 67 ayat (2) peraturan daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengenai izin kegiatan bantuan bagi korban bencana. Namun pada kenyataannya fakta yang terjadi di Kota Malang sekelompok orang, organisasi, masyarakat, komunitas maupun mahasiswa melakukan kegiatan pengumpulan uang atau barang tanpa izin sehingga bisa dikatakan bahwa pasal 67 ayat (2) belum terimplementasi dengan baik sesuai dengan tujuannya. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung di Dinas Sosial Kota Malang. Teknik memperoleh data dilakukan dengan cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada anggota Dinas Sosial Kota Malang dan pembagian kuesioner kepada masyarakat yang berdomisili di Kota Malang. Teknik Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode Deskriptif kualitatif merupakan uraian dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa implementasi pasal 67 ayat (2) peraturan daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengenai izin kegiatan bantuan bagi korban bencana belum terimplementasi dengan baik sesuai tujuannya karena beberapa faktor. Kata Kunci: implementasi, izin, bantuan, korban bencana. Â  ABSTRACT This study aims to understand the implementation of Article 67 paragraph (2) of Local Regulation of Malang City Number 1 of 2017 on Implementation of Disaster Management regarding permits of relief activities for disaster victims. In reality, however, the fact occurred in Malang City that a group of people, mass organizations, communities, and students carry out activities to collect money or goods without permission. Therefore, it can be noted that Article 67 Paragraph (2) has not been implemented properly according to its objectives. The type of research used by the author is empirical legal research with a sociological juridical approach conducted by direct research in the Social Service of Malang City. The technique for obtaining data was carried out by conducting interviews directly with members of Social Service of Malang City and distributing questionnaires to the people who are domiciled in Malang City. Data analysis techniques used by the author using descriptive qualitative method. It is a description in the form of sentences that are orderly, coherent, logical and effective. Based on the results of this study, it can be seen that the implementation of Article 67 Paragraph (2) of Local Regulation of Malang City Number 1 of 2017 on Implementation of Disaster Management regarding permits of relief activities for disaster victims has not been properly implemented according to its objectives due to several factors. Keywords: implementation, permit, relief, disaster victims.